Anggota DPR Apresiasi Pemerintah Cepat Merespons Kasus Gagal Ginjal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, mengapresiasi langkah Pemerintah cepat merespons kasus gagal ginjal pada anak yang ada dugaan akibat obat sirop.

"Artinya Pemerintah sudah sangat responsif terhadap situasi dan kondisi seperti ini," kata anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyodi Jakarta, Selasa (25/10/2022).

Pemerintah meneliti, menyelidiki, berkomunikasi dengan WHO, bahkan menarik obat dari pasaran. Rahmad tidak melihat indikasi lempar tanggung jawab. Semua itu, kata dia, bekerja dalam semangat yang sama, yakni mencegah bertambahnya korban. Kementerian Kesehatan, BPOM, dan IDAI berkolaborasi. Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian sangat serius terhadap masalah ini.

"Apakah ini ada pelanggaran administrasi, prosedur, dan hukum? Kita serahkan ke kepolisian. Pemerintah juga sudah meminta Kapolri untuk mendalami dan menyelidiki. Polri menjawab itu dengan membentuk tim khusus, jadi biarlah Polri yang akan membuka terang benderang," kata Rahmad.

Rahmad mengatakan bahwa DPRI mendukung penuh setiap langkah Pemerintah untuk mencegah lebih banyak korban. Namun, Rahmad menilaimasyarakat ingin ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.

Jokowi memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan penyakit gagal ginjal akut pada anak di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10/2022). Rapat terbatas dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala BPOM Penny Lukito. 

Presiden Jokowi bahas soal obat-obatan sirop yang terindikasi menjadi penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Setidaknya, Presiden menyampaikan empat arahan terkait dengan kasus gagal ginjal pada anak. Pertama, Jokowi meminta keselamatan masyarakat jadi prioritas.

"Jangan menganggap ini masalah kecil," kata Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden meminta penghentian peredaran obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Ketiga, Kemenkes harus melakukan penelitian secara menyeluruh. Keempat, memerintahkan Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan.

"Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Ini penting sekali," ujar Presiden Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika