Pengaruh Sanksi untuk Ganjar Pranowo Terhadap Elektabilitas PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar

Populi Center dalam survei terbarunya menunjukkan, bahwa elektabilitas PDIP mengalami kemerosotan. Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan, drama yang terjadi di PDIP menjadi penyebab merosotnya elektabiltas PDIP.  

"Karena survei kita itu dilakukan ketika masih drama ini terjadi terus menerus kan. Justru dugaan saya karena itu enggak cepat menentukan," kata Usep kepada Republika, Kamis (27/10/2022).

Apalagi ketika dukungan terhadap Puan di elit PDIP menguat. Padahal elektabilitas Puan di sejumlah survei masih rendah. 

"Yang masyarakat harapkan bahkan oleh di antara pemilih PDIP juga tidak banyak diharapkan untuk dicalonkan oleh PDIP, maka saya kira itu juga masyarakat menunggu ya. Mungkin juga akan beralih atau menunda lah keputusannya untuk memilih PDIP. Justru dugaan saya karena itu," ungkapnya.

Usep menilai gejolak yang terjadi di PDIP bukanlah skenario. Sebab jika itu skenario, ternyata hal itu tidak berhasil membuat elektabilitas PDIP naik. 

"Bahwa nanti misalnya yang dipilih tetap Ganjar untuk dimajukan, itu pasti melalui pertimbangan kepentingan PDIP di 2024. Tapi saat ini atau yang kemarin nampak di permukaan memang PDIP itu seperti mencari alternatif lain di luar Pak Ganjar. Misalnya hal ini Bu Puan yang memang secara serius itu juga didukung oleh kelompok elit PDIP dan ada upaya-upaya memang mendongkrak popularitas dan elektabilitas Bu Puan. tapi ya sampai hari ini tidak berhasil," jelasnya.

Survei nasional lembaga Populi Center terbaru menunjukkan bahwa elektabilitas PDIP mengalami penurunan. Elektabilitas PDIP berada di angka 15,7 persen.

Sebelumnya, elektabilitas pernah menembus angka 21,2 persen. Penurunan juga terjadi pada Partai Gerindra, Golkar, dan PKB dibandingkan Juli lalu masing masing 13 persen, 12,2 persen dan 8,3 persen. 

Survei Populi Center dilaksanakan pada periode 9 hingga 17 Oktober 2022 dengan 1.200 responden menggunakan metode random sampling. Wawancara dilakukan tatap muka menggunakan aplikasi survei Populi Center di 120 kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 2,83 persen.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengakui, sulit menebak langkah yang tengah dilakukan PDIP terkait pemberian sanksi terhadap Ganjar Pranowo. Ia menduga upaya tersebut merupakan bagian dari propaganda politik yang dilakukan PDIP.

"Patut dicurigai jika Ganjar dan PDIP sedang jalankan propaganda politik, tujuannya menempatkan Ganjar sebagai pihak tertindas agar banjir simpati, kenyataan di belakang panggung, Ganjar dan PDIP satu suara," kata Dedi kepada Republika, Kamis.

Ia menuturkan, sebelum ada rivalitas yakni munculnya Prabowo dan Anies sebagai Capres, rivalitas Ganjar dan Puan ditafsirkan berebut keterusungan.

Namun dengan kenyataan adanya Prabowo dan Anies, maka Puan dipastikan sulit lakukan perlawanan. "Untuk itu Ganjar diprediksi akan dipasang PDIP untul hadapi mereka," ujarnya.

Ia menambahkan, bisa saja konflik di tingkat loyalis akan kian meruncing, tetapi porsinya tidak berimbang. Elite partai seolah-olah membela Puan, sementara kader di bawah membela Ganjar. 

"Ini setting yang bagus, karena jika dibalik elit yang dukung Ganjar sejak awal, maka akan kesulitan menempatkan Ganjar sebagai tokoh kader yang wong cilik, meskipun semua tahu, Ganjar tetap saja elite, ia bukan rakyat biasa," jelasnya.

Jika menurut survei Populi Center, elektabilitas PDIP turun setelah menjatuhkan sanksi bagi Ganjar Pranowo, peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, menilai elekbilitas Ganjar justru akan berpotensi semakin tinggi akibat peristiwa sanksi itu.

"Ganjar dipersepsikan dizalimi hak politiknya," kata Adjie kepada Republika, Kamis.

Menurut Adjie, pernyataan Ganjar yang menyatakan siap menjadi capres dinilai sah-sah saja dalam ruang demokrasi. Terlepas nanti siapa yang dicapreskan PDIP, secara personal Ganjar punya hak politik. 

"Apalagi dia adalah kader partai yang punya hak yang sama untuk dipilih," ujarnya.

Dirinya juga melihat, secara internal, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya PDIP untuk merapatkan barisan dan mensolidkan partai. Karena secara internal, terjadi pembelahan di kader partai atas perbedaan dukungan ke Ganjar dan Puan. 

"Dengan sanksi terhadap Ganjar, FX Rudyatmo, dan Dewan Kolonel, harapannya kader PDIP tidak akan berpolemik soal capres sebelum keputusan ketua umum," ucapnya.

Sementara itu di sisi lain, PDIP ingin meredakan atensi dan tekanan publik terhadap isu capres dari PDIP. Jika seandainya Ganjar tidak dipilih oleh PDIP, Adjie memandang hal tersebut bisa menjadi bomerang buat PDIP sendiri. 

"PDIP bisa ditinggal oleh pemilih dan sebagian konstituennya. Karena semua survei dari lembaga nasional kredibel, menunjukkan bahwa mayoritas konstituen PDIP mendukung Ganjar," tuturnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai sejak awal ketika Ganjar Pranowo memasarkan diri dan didukung oleh sejumlah relawan, suara kader PDIP sudah terbelah. Karena itu menurutnya sanksi yang dijatuhkan PDIP terhadap Ganjar adalah upaya untuk membuat PDIP kembali solid.

"Usaha-usaha sanksi ini kan sebenarnya untuk membuat suara kader kembali solid. Ini usaha untuk mendamaikan antara kubu Ganjar dan kubu Mbak Puan kalau menurut saya," kata Kunto. 

Sementara, sanksi yang sama diberikan terhadap Dewan Kolonel yang mendukung menyukseskan pencapresan Puan. Oleh karena itu menurutnya sanksi tersebut merupakan jalan tengah yang dilakukan PDIP.

"(Pemberian sanksi) ini usaha jalan tengah untuk membangun itu tadi soliditas suara kader di PDIP, tapi kan kita tahu bahwa kompetisi di antara keduanya masih berlangsung dan ya kita berharap yang terbaik buat PDIP," tuturnya. 

Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP telah menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut imbas dari pernyataannya yang mengaku siap menjadi capres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilai menimbulkan gaduh di publik.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke. Maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi, sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Sesungguhnya pernyataan Ganjar tak melanggar aturan partai, karena Gubernur Jawa Tengah itu bukan mendeklarasikan diri sebagai capres. Namun, sanksi diberikan karenanya pernyataan tersebut menimbulkan multitafsir di publik.

"Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," ujar Komarudin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika