Dua Jorong di Sumbar Sabet Penghargaan Proklim Utama Tingkat Nasional dari KLHK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jorong Rejosari Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya dan Jorong Batu Kadurang Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar memperoleh penghargaan bergengsi Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2022. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatra Barat Siti Aisyah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, di Ruang Rimbawan I Gedung Manggala Wanabakti KLHK, Jakarta, Jumat, (28/10/2022).

Kedua jorong tersebut dinilai telah berhasil melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Dengan demikian potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. 

Kadis LH Sumbar Siti Aisyah mengatakan masyarakat Jorong Batu Kadurang Nagari Andaleh telah menerapkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan kegiatan utama peningkatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan berbagai jenis tanaman pangan. Sebagian besar masyarakat Jorong Batu Kadurang melakukan budidaya bunga hias terutama bunga Anthurium dan bahkan telah dipasarkan hingga ke Provinsi Riau sehingga pendapatan dari budidaya bunga hias ini telah meningkatkan perekonomian masyarakat.

Di samping itu, Jorong Batu Kadurang merupakan lokasi tumbuhnya Pohon Andaleh (Morus macraura) yang dilestarikan sebagai flora identitas Provinsi Sumatra Barat. "Saat ini juga sedang dikembangkan kawasan pohon Andaleh sebagai taman bacaan tematik menggunakan ecobrick yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, PT Semen Padang, dan Universitas Negeri Padang dalam program KKN Tematik Kampung Iklim," kata Siti Aisyah.

Sementara, Jorong Rejosari dengan motor penggerak Kelompok Wanita Tani (KWT) Rejosari telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan utama penerapan budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca. KWT telah menerapkan pertanian organik dan memproduksi pupuk organik untuk dipasarkan ke daerah sekitar bahkan sampai ke Provinsi Jambi. Di samping itu, penerapan pertanian organik juga dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan sehingga lahan pekarangan tidak dibiarkan kosong. 

"Beberapa masyarakat Jorong Rejosari juga telah melakukan pengolahan sampah organik melalui maggot," tambah Siti Aisyah.

Selain penghargaan Proklim Utama, Provinsi Sumatra Barat juga meraih sejumlah penghargaan lain yakni kategori Pembina Proklim Tingkat Provinsi. Pembinaan Proklim tingkat kabupaten kota juga diraih oleh Kota Padang Panjang, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Kategori Pembinaan Proklim ini diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah melakukan upaya pengembangan di daerah. Antara lain telah menerbitkan kebijakan/aturan/MoU pengembangan proklim paling sedikit dua tahun. Selain itu, melakukan pembinaan yang ditunjukkan dan keberhasilannya dapat dilihat dari diperolehnya penghargaan kampung/jorong menjadi kampung iklim.

"Termasuk juga membuat perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan, membangun kolaborasi berbagai pihak antara lain OPD terkait, dunia usaha, dan dunia pendidikan," sambung Aisyah.

Tidak itu saja, penghargaan lain juga diterima oleh 10 Lokasi Proklim di Sumbar berupa sertifikat serta lima proklim mendapat penghargaan sebagai Proklim Madya. Kelima Proklim Madya tersebut adalah Jorong Aia Abu Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol, Pasaman, RW VII Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah, Padang, RW 19 Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Kemudian, Jorong Kampung Tarandam Nagari Siguntur Tua Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, dan Kampung Pasar Lama Nagari Pasar Lama Muara Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pessel.

Sebagai informasi, Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program lingkup nasional yang telah dimulai sejak 2011. Program ini dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Progam ini juga bertujuan memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Sumatra Barat telah berpartisipasi sejak 2013 dengan jumlah kampung iklim hingga tahun 2022 sudah mencapai 155 lokasi kampung iklim. 

Sumatra Barat pada tahun 2023 ditargetkan memiliki 250 kampung/jorong telah melaksanakan dan ditetapkan sebagai kampung iklim. Untuk itu Pemerintah Sumatra Barat telah mengambil berbagai langkah dan strategi di antaranya Kolaborasi Universitas, Dunia Usaha, dan Pemerintah Provinsi dalam Program KKN Tematik Kampung Iklim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika