Jokowi Ingatkan Ekonomi ASEAN Semakin Berat di Tengah Ancaman Resesi
Jokowi mendorong penguatan ruang fiskal negara ASEAN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan tantangan ekonomi ASEAN akan semakin berat, meski pertumbuhan ekonomi rata-rata negara di kawasan terus positif. Ini disampaikan Jokowi saat memaparkan tiga fokus utama ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan pada ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di KTT ASEAN.
“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” kata Jokowi di Hotel Sokha, Phnom Penh, seperti dikutip dari Biro Pers Media Informasi Sekretariat Presiden, Ahad (13/11/2022)
Pertama, Jokowi mendorong penguatan ruang fiskal negara ASEAN demi stabilitas keuangan. Dia juga menilai pentingnya efisiensi belanja dan alokasi program mitigasi dampak krisis menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.
“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. ADB telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang wakili 90 persen dunia usaha ASEAN,” kata Jokowi
Kedua, Jokowi juga menilai perlunya penguatan dukungan keuangan internasional. Jokowi menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespon krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
Menurutnya, ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis.
"Dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” kata Jokowi.
Sedangkan fokus ketiga yang disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yaitu perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Jokowi menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.
“Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” kata mantan Wali Kota Solo tersebut.
Di akhir pengantarnya, Kepala Negara juga kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi krisis yang terjadi saat ini. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam dialog tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika