Menkeu Resmi Luncurkan Platform Kerja Sama Energi Bersih ETM

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai salah satu platform kerjsama pendanaan untuk proyek energi bersih.

"Melalui ETM ini kami pemerintah Indonesia membuka akses kerjasama yang transparan dan kompatibel. Sehingga semua pihak bisa melihat bersama potensi pengembangan proyek energi bersih di Indonesia yang bisa dikolaborasikan," ujar Sri Mulyani dalam Peluncuran ETM di Jimbaran, Bali, Senin (14/11).

Sri Mulyani menekankan bahwa salah satu garda depan transisi energi Indonesia adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Proyek energi bersih di Indonesia yang dilakukan PLN membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga, perlu adanya kolaborasi dan kerjasama investasi untuk bisa mempercepat target ini.

"Melalui kerjasama ini kami membuka ruang yang luas baik dari sisi teknikal, pendanaan, subsidi maupun pengembangan teknologi dan pendampingan proyek energi bersih. Skema ini akan sangat membantu PLN dalam menjalankan proyek energi bersih di Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa dalam menjalankan proyek energi bersih di Indonesia, Pemerintah Indonesia menjamin untuk tetap harga yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus bisa memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

"Tentu saja melalui skema ini akan memberikan jaminan bahwa masyarakat tetap bisa mengakses energi bersih yang murah dan andal, juga memberikan keuntungan bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, sekaligus tetap menyehatkan PLN dan juga memberikan keuntungan bagi investor maupun lembaga internasional sekaligus kita semua bisa mengurangi emisi karbon," ujar Sri Mulyani.

PLTU dipensiunkan

Sri Mulyani menjelaskan salah satu proyek energi bersih yang dilakukan Indonesia dalam mencapai target net zero emission adalah mempensiunkan PLTU. Hingga 2060 mendatang pemerintah akan menghapuskan semua PLTU sebesar 15 GW dan menggantikannya dengan pembangkit EBT.

"Sebagai pilot project, pemerintah Indonesia bersama Asian Development Bank (ADB) mempensiunkan PLTU Cirebon menggunakan skema ETM," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan untuk tahap awal pemerintah Indonesia akan menggunakan skema ETM untuk mempensiunkan 2 GW PLTU. Melalui skema ini pemerintah Indonesia sudah mengantongi 500 juta dolar AS untuk komitmen pembiayaan.

"Ini masih bisa dikembangkan hingga 4 miliar dolar AS untuk total kapasitas PLTU 15 GW hingga 2060 mendatang. Tentu saja ini perlu perencanaan yang lebih matang baik secara finansial maupun teknologi yang akan dilakukan oleh PLN," ujar Sri Mulyani.

Presiden Asian Development Bank (ADB), Masatsugu Asakawa sebagai partner utama pemerintah Indonesia dalam membentuk skema ETM sepakat dengan PLN dan juga pemerintah Indonesia untuk mempensiunkan PLTU Cirebon sebagai pilot project skema ETM ini.

Masatsugu menjelaskan ADB melihat PLTU Cirebon ini dipilih karena memiliki kombinasi kepemilikan yang merepresentasikan pemerintah Indonesia, maupun privat sector dan internasional. PLTU Cirebon ini dipilih juga karena mempunyai struktur finansial yang sehat sehingga memudahkan untuk dilakukan re-financing.

"Kedua, kami tentu saja memperhatikan aspek ESG dalam sebuah proyek. Kami melihat proyek ini memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang memenuhi kriteria," ujar Asakawa.

Asakawa berharap dengan adanya skema ETM ini bisa membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target transisi energi. ADB senantiasa mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target net zero emission.

"ADB percaya ini merupakan salah satu model kerjasama yang baik dan bisa diduplikasi maupun dicontoh oleh privat sector lainnya untuk bisa melakukan aksi yang sama," tutur Asakawa. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika