Satu Orang Petugas Hukum Kosovo Terluka Akibat Tembakan
Pemerintah Kosovo melarang plat nomor Serbia.
REPUBLIKA.CO.ID, PRISTINA -- Penegak hukum Kosovo mengatakan satu orang petugas terluka ditembak setelah meningkatnya kehadiran polisi menaikan ketegangan di daerah utara yang mayoritas pendudukan etnis Serbia. Petugas itu terluka ringan.
Tapi sebuah polisi rusak setelah orang bersenjata melepas tembakan dari sebuah mobil di Desa Serbovc, pemukiman Zvecan, sekitar 50 kilometer sebelah utara Ibukota Pristina. Petugas yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit dan polisi sedang menyelidiki kasus ini.
Pada Kamis (8/12/2022) semakin banyak polisi yang berjaga-jaga di pemukiman mayoritas Serbia di utara Kosovo dimana pemilihan cepat digelar 18 Desember mendatang. Setelah banyak masyarakat minoritas Serbia meninggalkan jabatan publik.
Pada awal pekan ini beberapa pusat pemilihan dirusak dan ditembak. Tembakan terdengar sampai pemukiman, menambah ketakutan ketegangan antara Serbia dan Kosovo pecah menjadi kekerasan. Belum diketahui apakah pemilihan yang ditolak etnis Serbia dapat digelar normal di pemukiman itu.
Keputusan pemerintah Kosovo melarang plat nomor Serbia mendorong anggota parlemen, jaksa dan petugas polisi Serbia di daerah utara Kosovo mundur pada November lalu sehingga jabatan pemerintah kosong.
Di bulan yang sama dengan mediasi yang ditengahi Uni Eropa dan bantuan langsung dari Amerika Serikat (AS), Kosovo dan Serbia mencapai kesepakatan. Serbia akan berhenti mengeluarkan plat nomor di kota-kota Kosovo dan Kosovo akan meredakan tindakannya pada mendaftarkan ulang mobil-mobil yang menggunakan plat Serbia.
Uni Eropa memperingatkan Serbia dan Kosovo mereka bera di tepi jurang dan harus menyelesaikan perselisihan. Jika tidak akan kembali ke kekerasan masa lalu.
Gerakan kemerdekaan Kosovo memicu perang 1989 sampai 1999 yang menewaskan 13 ribu orang. Serbia menggelar penindakan keras brutal untuk menghabisi pemberontak separatis di wilayah etnis Albania.
Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membom Serbia pada tahun 1999 untuk akhiri perang. Kosovo resmi memisahkan diri dari Serbia pada tahun 2008.
Pemerintah Serbia yang mendapat dukungan dari China dan Rusia menolak mengakui negara Kosovo. AS dan sebagian besar sekutu di Eropa mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan misi NATO di Kosovo yang disebut KFOR "masih waspada."