DPR Persilahkan Ajukan Judicial Review Bila tak Sepakat dengan RKUHP

Bila tak sepakat, masyarakat diperbolehkan untuk mengajukan judicial review.

Wihdan Hidayat / Republika
Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta.
Rep: Muhammad Rizki Triyana Red: Wisnu Aji Prasetiyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengimbau apabila ada yang merasa tidak sepakat terkait dengan pengesahaan RKUHP dapat melakukan judicial review di Mahkamah Konsitusi.


Bambang menjelaskan KHUP itu merupakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi penting dan akan menjadi bacaan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, menurut dia, apabila dirasa ada yang tidal setuju, DPR dan pemerintah mempersilahkan melalui jalur hukum.

 

 

Video Editor | Fakhtar Khairon Lubis

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Pertamax Dinarasikan Penyebab Kerusakan Mesin Kendaraan, Ini Temuan Pakar ITB

Indikator: Kekalahan PKS di Depok Sudah Terdeteksi, Pendukung Anies Membelot

Pilkada Jakarta, Satu atau Dua Putaran? Siapa Diuntungkan? Begini Kalkulasi Politiknya

Australia Resmi Larang Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Ini Alasan Pramono-Rano Tolak Spekulasi Pilgub Jakarta Dua Putaran

KPUD DKI Jakarta tak Pernah Keluarkan Hasil Real Count Pilkada

Alasan PDIP Usulkan Kepolisian Dikembalikan di Bawah Panglima TNI

Pramono-Rano Deklarasi Kemenangan, Kubu Rido: KPU yang Berhak Sampaikan Hasil Resmi

Menang di Real Count dan Quick Count, Tri-Harris Minta Masyarakat Tetap Kawal Rekapitulasi

Terungkap, Aipda Robig Tembak Tiga Siswa SMK 4 Semarang tanpa Peringatan