Sektor Properti 2023 Diprediksi Membaik, Ini Peluangnya
Sektor properti pada 2023 memiliki potensi tumbuh lebih baik dibanding 2022.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memprediksi, sektor properti 2023 akan terus membaik. Hal tersebut didukung indikator perekonomian Indonesia pada 2023 khususnya perbankan yang diperkirakan lebih baik dibandingkan 2022.
"Hal ini menjadi sinyal, sektor properti pada 2023 memiliki potensi tumbuh lebih baik dibanding 2022," kata Sunarsip dalam Webinar IEI Prospek Properti 2023, Senin (19/12/2022).
Sunarsip menyebut ada sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan pada 2023 untuk mendongkrak sektor properti. Peluang pertama, yakni prediksi Bank Indonesia yang menyebutkan PDB Indonesia diperkirakan masih menyentuh sekitar lima persen.
Dia juga yakin, inflasi pada 2023 bergerak menurun. "Dampak kenaikan BBM terhadap inflasi mereda, sudah ditangani baik dengan kebijakan moneter dan suplai pemerintah. Saya punya keyakinan, konsumsi rumah tangga PDB di sini akan ditopang konsumsi rumah tangga khususnya konsumsi rumah tangga berkaitan perumahan dan investasi tahunan akan lebih baik dari 2022," jelas Sunarsip.
Sunarsip juga yakin, kredit masih diperkirakan ada pertumbuhan lebih tinggi dibanding 2022. Sunarsip menyebut, kredit sektor properti khususnya KPR akan memiliki pertumbuhan lebih baik dibandingkan 2022.
"Diperkirakan KPR akan tumbuh 10-12 persen pada 2023 dan 10-12 persen pada 2024. lalu nanti tahun ini 2022 bisa mencapai 9-11 persen," ucap Sunarsip.
Sunarsip menyebut, banyak faktor yang akan mendukung sektor properti pada 2023. Faktor pertama yakni masih ada sekitar kebutuhan 12,71 juta backlog perumahan.
"Backlog perumahan ini didominasi 47 persen kawula muda dan ini adalah potensi bagi perbankan menciptakan produk perbankan yang terkait KPR untuk kawula muda," jelas Sunarsip.
Selain itu, ada sekitar 700 ribu sampai 800 ribu tambahan keluarga baru pertahun. Begitu juga dengan adanya 38,3 persen keluarga yang menghuni perumahan tidak layak dan menjadi peluang sekaligus tantangan karena rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah.
Meskipun insentif sudah tidak diberlakukan lagi, Sunarsip menyebut pemerintah masih menganggarkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(FLPP). "Bahkan anggaran FLPP ditambah pada 2022 menjadi Rp 23 triliun dari 2022 hanya Rp 19 triliun," tutur Sunarsip.
Ikuti Whatsapp Channel Republika