5 Hal Ini Perlu Dilakukan Pemerintah Cegah Ledakan Kasus Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada Jumat (30/12/2022). Pencabutan tersebut karena Indonesia dinilai termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, setidaknya lima hal yang tentu akan terus dilanjutkan oleh pemerintah agar Covid-19 benar-benar dapat sepenuhnya terkendali. Lima hal ini juga merupakan fundamental penting pengendalian penyakit menular apapun juga.

"Pertama, surveilan tentu harus dilanjutkan dengan cermat. Apalagi surveilan tidak hanya berdasar gambaran klinik tetapi juga harus perlu berdasar laboratorium pula, bahkan pada keadaan tertentu sampai ke pemeriksaan whole genome sequencing (WGS). Contoh lain kegiatan surveilan adalah pengamatan terus menerus angka demam dengue (yang dikenal luas dengan demam berdarah dengue DBD) sehingga di musim penghujan ini masalah segera dapat diidentifikasi dan dicegah perluasannya," ujar Tjandra dalam keterangan, Senin (2/1/2023).

Kedua, penyediaan tes yang perlu diperluas, apalagi karena memang sudah tidak diwajibkan pula. Perlu dipastikan bahwa yang memerlukan test akan dapat mudah mengaksesnya.

"Ada rencana untuk menyediakan alat test antigen di apotik, sementara kita tahu bahwa di banyak negara alat test antigen dapat saja dibeli di berbagai toko dan supermarket. Perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN juga dapat menyediakan alat test dan membagikannya ke karyawannya," kata dia.

Ketiga, kegiatan penelusuruan kasus tentu tetap perlu dilanjutkan. Sebagaimana konsep pengendalian penyakit menular pada umumnya maka kemungkinan penyebaran penyakit perlu di cegah, sehingga kontak dari yang positif Covid-19 harus di identifikasi supaya penularan tidak meluas di masyarakat.

"Salah satu contoh penyakit menular lain adalam tuberkulosis dimana kontak dari pasien juga harus ditemukan dan bahkan diberikan terapi pencegahan," tuturnya.

Keempat, vaksinasi jelas harus terus dilakukan. Karena , Covid-19 merupakan penyakit menular, sehingga vaksinasi Covid-19 tetap dan selalu perlu dijaga dan ditingkatkan cakupannya.

"Contoh penyakit lain adalah KLB polio di Aceh yang antara lain terjadi karena rendahnya cakupan vaksinasi," ungkapnya.

Hal kelima yang tetap perlu dilakukan pemerintah adalah selalu melakukan penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat mengatasi dampak dari Covid-19. Penyuluhan kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang perlu terus menerus dilakukan.

"Baik tentang Covid-19, tentang berbagai penyakit menular dan tidak menular lainnya serta juga selalu mengajak masyarakat luas melakukan perilaku hidup bersih dan sehat," ucap Tjandra.

Sebelumnya, dikatakan presiden, meski PPKM dicabut, jangan sampai ada kekhawatiran, Bansos akan terus dilanjutkan di tahun 2023, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas kesehatan kesehatan yang ditunjuk.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, Indonesia termasuk negara G20 yang dalam 10 bulan 11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi.

“Kita ingat saat puncak Delta, kita berada di angka 56 ribu kasus di 2021 dan di 2022 mengalami lagi puncak pandemi karena omicron berada di angka 64 ribu kasus harian.

“Perlu kita sampaikan kemudian kondisi pandemi juga semakin terkendali kalau kita lihat kasus harian per 29 Desember hanya 685, kemudian angka kematian di 2,39 persen.

“Pencabutan PPKM ini juga dilandasi tingginya cukupan imunitas penduduk. Dari Sero Survey pada Desember 2021 itu berada di 87,8 persen, di Juli 2022 ini berada di angka 98,5 persen. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas ada di angka yang sangat tinggi,” ungkap presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika