Sebar Hallyu, Korsel Kucurkan Dana Rp 9,6 Triliun untuk Industri Konten Kreatif
Pemerintah Korea Selatan mendukung perusahaan industri konten kreatif
REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL — Pemerintah Korea Selatan mengalokasikan sekitar 790 miliar won (setara Rp 9,6 triliun) untuk mendukung perusahaan kecil dan menengah, serta usaha rintisan atau startup di industri konten pada tahun ini. Pendanaan itu bertujuan meningkatkan ekspor konten budaya Korea atau dikenal dengan istilah hallyu (gelombang Korea).
Pemerintah juga berusaha menjadikan dukungan ini sebagai tahun pertama upaya untuk menguatkan sektor pariwisata. Korea Selatan ingin menciptakan klaster wisata bertema sejarah-budaya di lingkungan lama di sekitar bekas kompleks kepresidenan Cheong Wa Dae di pusat kota Seoul.
Dilansir dari Yonhap News pada Kamis (5/1/2023), rencana itu dimasukkan dalam laporan Menteri Kebudayaan Park Bo-gyoon kepada Presiden Yoon Suk Yeol tentang rencana kerja enam poin kementeriannya pada tahun ini. Di bawah rencana kerja komprehensif, kementerian akan mendanai 790 miliar won, termasuk dana K-content senilai 410 miliar won untuk diinvestasikan dalam konten budaya Korea.
Alokasi 790 miliar won adalah pembiayaan pemerintah terbesar yang pernah ada untuk bisnis semacam itu. Kementerian Kebudayaan menghabiskan 526,8 miliar won (sekitar Rp 6,4 triliun) untuk mendukung mereka pada tahun lalu.
Industri konten adalah istilah umum untuk organisasi yang menyediakan karya berhak cipta untuk umum, seperti penerbitan, musik, gim, penyiaran, film, kartun, animasi, dan karakter. Rencana ambisius itu muncul saat industri tersebut menjadi pemimpin baru dalam ekspor negara beberapa tahun terakhir, di tengah ledakan global produk budaya pop Korea, seperti film, drama TV, dan musik pop.
Ekspor konten budaya negara itu mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 12,4 miliar dolas AS (sekitar Rp 193 triliun) pada 2021, yang didorong ledakan global budaya pop Korea. Angka itu jauh lebih banyak daripada ekspor peralatan rumah tangga (8,67 miliar dolar AS atau sekitar Rp 135 triliun), baterai sekunder (8,67 miliar dolar AS), kendaraan listrik (6,99 miliar dolar AS atau sekitar Rp 109 triliun), dan panel layar (3,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 56 triliun).
Pilar utama lain dari rencana kerja 2023 menghubungkan popularitas budaya pop Korea yang meningkat di luar negeri dengan menghidupkan kembali pariwisata ke negara tersebut. Untuk itu, pemerintah mencanangkan 2023 sebagai "Tahun Kunjungan Korea" dan mengadakan road show pariwisata Korea untuk mempromosikan negara itu di 15 kota besar di seluruh dunia. Melalui upaya itu, kementerian bertujuan meningkatkan pendapatan negara dari pariwisata menjadi 30 miliar dolar AS (sekitar Rp 468 triliun) dengan 30 juta turis asing pada 2027.
Ikuti Whatsapp Channel Republika