Kades dan Lurah Wajib Tahu Ibu Hamil dan Status Gizinya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya peran pemerintahan di daerah hingga tingkat bawah untuk pencegahan stunting. Muhadjir pun meminta seluruh perangkat daerah wajib mengetahui jumlah ibu hamil di wilayahnya termasuk status gizi dan kondisi keluarganya

"Diharapkan setiap kepala desa, lurah, dan jajaran perangkat desa mengetahui jumlah dan posisi ibu hamil di desanya, termasuk status gizi dan kondisi keluarga," kata Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Sabtu (21/1/2023).

Muhadjir juga menyebut strategi jangka panjang yang mulai dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan lebih memperhatikan sektor hulu dimana para remaja putri diberikan tablet tambah darah dan memperhatikan pola makannya.

"Strategi kita dalam jangka panjang, perlu di sisir dari yang paling hulu yaitu para remaja putri dimana nantinya akan melahirkan sehingga perlu ditambah asupan gizinya agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang menyebabkan stunting," kata Muhadjir.

Dia menambahkan, permasalahan dalam kemiskinan ekstrem dengan stunting saling beririsan satu sama lainnya. Dilihat dari data di lapangan, sebanyak 58 persen penduduk Kemiskinan Ekstrem berpotensi melahirkan anak stunting.

Namun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota pada saat ini terkait dengan adanya perbedaan data yang dikeluarkan oleh SSGI dengan data E-PPGBM. Contohnya pada Kota Cimahi angka prevalensi stunting Tahun 2021 menurut SSGI sebesar 19,90 persen tetapi menurut data E-PPGBM sebesar 10,18 persen.

Perbedaan data tersebut tentunya mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh masing-masing daerah sehingga menurut Muhadjir perlu peningkatan kompetensi bagi para tenaga surveyor sebelum melakukan survei.

"Untuk menghindari terjadinya perbedaan data ini, rekrutmen tenaga surveyor dapat diambil dari kader-kader yang sudah terbiasa dilapangan dan pentingnya peningkatan kompetensi sehingga data-data yang dikumpulkan lebih akurat," kata Muhadjir.

Selain itu, upaya penurunan prevalensi angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah terus digencarkan. Termasuk Jawa Barat dengan digelar agenda Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Jumat (20/01/2023).

Masing-masing Kabupaten/Kota tentunya memiliki strategi dan inovasi yang dilakukan. Pemerintah Kota Depok misalnya melakukan beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan mulai dari Sekolah Pra Nikah hingga Pusat Pemulihan Gizi Buruk di Puskesmas.

Sementara itu, dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem Pemerintah Kota Depok telah menggulirkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang terintegrasi dengan berbagai program jaminan sosial nasional seperti JKN, bantuan PKH, bantuan lansia, dan sebagainya.

"Jadi KDS ini sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan integrasi bantuan sosial berdasarkan integrasi data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi menurut parameter kemiskinan di Kota Depok," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan inovasi yang telah dijalankan yaitu Gerakan Penurunan Stunting (GESIT) berbasis aplikasi android serta website dan Program Orang Tua Asuh Balita Stunting.

Pemerintah Kota Bekasi dan Cimahi juga turut memberikan tanggapan terkait inovasi yang telah dilakukan misalnya kegiatan pencegahan gizi buruk dan stunting di setiap kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

Sedangkan Pj. Walikota Cimahi Dikdik Suratno menjelaskan, dalam memberantas stunting dan kemiskinan ekstrem pihaknya melakukan kerja sama kemitraan dengan berbagai badan dan lembaga yang bergerak dibidang sosial.

"Kami terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting ini dengan melibatkan unsur kemitraan dalam memberikan bantuan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika