Legislator Usung Pos Indonesia Pimpin Holding BUMN Logistik Nasional

Pos Indonesia berharap ada regulasi layanan logistisk berbasis digital platform

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Warga penerima pantuan difoto oleh petugas saat mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Sedayu, Bantul. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa saat ini manajemen perusahaan sedang menyusun roadmap 2023 Pos Indonesia menuju Perusahaan BUMN Logistik.
Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 2-4 Februari 2023.


Rombongan disambut oleh Dewan Direksi lengkap yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Faizal R Djoemadi. Dalam kesempatan itu Faizal R. Djoemadi mempresentasikan company profile, performance highlight, kontribusi Pos untuk Indonesia, kontribusi Pos untuk Jawa Barat, rencana bisnis Pos Indonesia dan dukungan yang diharapkan dari DPR RI. 

Faizal berharap DPR RI dapat mendukung regulasi agar Pos Indonesia sebagai champion layanan dan konsolidator logistik BUMN berbasis digital platform dan green energy.

"Hal ini sejalan dengan amanat baru yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir agar ke depan Pos Indonesia menjadi BUMN di sektor logistik. Tentu harapan Menteri BUMN itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pos Indonesia, karena saat ini Pos Indonesia cenderung menitikberatkan layanannya pada sektor kurir. Artinya kami harus menjadikan kontribusi logistic service menjaadi nomor satu bagi perusahaan,” jelas Faizal.

Gagasan serupa menjadi salah satu usulan oleh Komisi VI DPR RI. Bahkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengusung Pos Indonesia sebagai pemimpin dari holding BUMN Logistik. 

“Usulan tersebut dicetuskan setelah melihat banyaknya anak-anak usaha dari BUMN yang bergerak di bidang logistik. Hal ini diharapkan nantinya bisa memudahkan konsolidasi dan agar bisnis industri logistik negara dapat bersaing dengan perusahaan logistik swasta”, ungkap Martin.

Selain itu banyaknya BUMN yang membentuk anak perusahaan di bidang logistik turut memperkuat gagasan yang diusung oleh tim dari Komisi VI.

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal, jika seluruh perusaahaan logistik negara disatukan tentunya hal ini akan mempermudah integrasi logistik dan akan menekan biaya pengiriman logitik itu sendiri. Usulan ini nantinya akan di bahas dalam rapat Komisi VI untuk pematangan konsep.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa saat ini manajemen perusahaan sedang menyusun roadmap 2023 Pos Indonesia menuju Perusahaan BUMN Logistik. 

“Hasil dari transformasi menuju BUMN Logistik belum akan dirasakan dalam waktu dekat, namun kami optimis hasilnya dapat mulai dirasakan di tahun 2024. Target kami tentunya nanti portofolio logistik akan menjadi penyumbang revenue terbesaar di atas portofolio bisnis Pos Indonesia yang lain dan mampu tumbuh di atas rata-rata industri logistik nasional,” pungkas Faizal.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler