Anggota DPR Minta Kapolri Berantas Tindakan Premanisme
Aksi premanisme dalam bentuk kekerasan dan mengancam masyarakat tak dapat dibenarkan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberantas semua tindakan premanisme di seluruh wilayah Indonesia pascaadanya dugaan tindak kekerasan terhadap anggota polisi oleh debt collector.
"Polri harus memberantas dan menangkap secara keseluruhan para preman yang kerap meresahkan masyarakat dan bekerja untuk perusahaan, Bisa saja ini terjadi kepada personel kepolisian di berbagai wilayah Indonesia," kata Andi Rio di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Dia menjelaskan bahwa aksi premanisme dalam bentuk kekerasan dan mengancam masyarakat tidak dapat dibenarkan. Ia mengatakan perusahaan yang memakai jasa premanisme harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perlakuan orang suruhannya.
"Kapolri harus dapat memberikan instruksi kepada seluruh kepolisian daerah (polda) untuk memberantas premanisme dan wajib dilakukan dengan nyata oleh jajarannya tanpa terkecuali serta memeriksa pihak perusahaan yang menggunakan jasa premanisme dengan kekerasan," ucapnya.
Wakil Ketua Mahkamah Dewan (MKD) DPR RI itu menilai modus perusahaan memakai jasa premanisme untuk melakukan ancaman dan teror tidak dibenarkan dalam aturan undang undang yang berlaku. Tentunya, menurut Andi Rio, perusahaan yang memakai jasa premanisme dan pelaku yang melakukan tindakan pengancaman serta teror harus ditindak sebagaimana mestinya.
"Saya yakin kepolisian akan selalu hadir di tengah masyarakat, polda, polres, dan polsek di wilayah setempat harus memberikan nomor telepon yang mudah dihubungi dan cepat merespons masyarakat yang mengadukan aksi premanisme dan tindak kekerasan. Jangan sampai sulit dihubungi bahkan tidak mau merespons," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika