Pejabat Pemkot Sukabumi Diajak Komitmen Antikorupsi
Ada sejumlah komitmen dalam deklarasi antikorupsi pejabat Pemkot Sukabumi.
REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat, diajak berkomitmen antikorupsi. Para pejabat ini pun menandatangani deklarasi komitmen antikorupsi, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Deklarasi komitmen antikorupsi itu dilakukan saat kegiatan di Hotel Horison, Kota Sukabumi, Jumat (3/3/2023). Deklarasi itu ditandatangani Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Dida Sembada, para asisten daerah, juga kepala perangkat daerah.
“Penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Sukabumi mendukung pemberantasan korupsi,” kata Inspektur Daerah Kota Sukabumi Een Rukmini, saat membacakan deklarasi komitmen antikorupsi.
Ada enam poin dalam deklarasi komitmen antikorupsi itu. Di antaranya tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Kemudian tidak melakukan praktik suap, tidak melakukan penggelapan dalam jabatan, dan tidak melakukan pemerasan.
Selain itu, tidak melakukan segala bentuk kecurangan (fraud), serta menolak dan melaporkan gratifikasi untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan.
Deklarasi komitmen antikorupsi tersebut dilaksanakan saat acara coaching clinic penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2022-2023 di lingkungan Pemkot Sukabumi, yang digelar Inspektorat Kota Sukabumi.
“Coaching clinic dan deklarasi antikorupsi ini diharapkan memberikan kebermanfaatan maksimal untuk Kota Sukabumi,” ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi.
Ihwal SPIP, Fahmi mengatakan, penilaian dilakukan dalam kerangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kegiatan ini, kata dia, SPIP dikuatkan agar ada kesepahaman dalam perencanaan pembangunan. Di mana nantinya pelaksanaan pembangunan berbasiskan perencanaan yang sudah disusun.
Di tengah adanya kendala anggaran, Fahmi mengatakan, maka pembangunan mesti efektif dan efisien. Ia juga menekankan soal pelaporan keuangan yang andal, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. “Coaching clinic memberikan semangat di awal 2023. Mari lakukan pembenahan dan bersemangat menjalankan pemerintah dan beradaptasi dengan aturan yang ada,” kata Fahmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika