Harga Gabah Kering Panen Rendah, Jokowi Sebut akan Hitung Ulang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, harga Gabah Kering Panen (GKP) saat panen raya kali ini jatuh di angka Rp 4.200 per kilogram. Menurut Presiden, harga GKP tersebut terlalu rendah bagi para petani.

Hal ini disampaikannya usai meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

"Ini di banyak provinsi kan baru panen raya. Tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP jatuh di harga Rp 4.200, memang terlalu rendah," ujar Jokowi dalam keterangannya yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini tengah menghitung harga GKP yang tepat bagi para petani. Nantinya, menurut dia, Badan Pangan Nasional akan mengumumkan hasil perhitungannya.

"Pemerintah saat ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan biaya dalam setiap komponen berproduksi beras. Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya, sudah ketemu," jelas Jokowi.

Jokowi berharap, nantinya harga gabah di petani maupun harga beras di pedagang dalam kondisi wajar. Sehingga akan berimbas pada harga yang normal di masyarakat.

"Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu," kata Jokowi.

Selain harga Gabah Kering Panen, Jokowi juga mendengar keluhan petani terkait harga pupuk yang tinggi dan stoknya yang sulit didapat. "Saya kemarin di Kabupaten Bandung, yang dikeluhkan pupuk. Di sini, yang dikeluhkan pupuk, baik harga maupun barangnya sering tidak ada, utamanya yang pupuk bersubsidi," kata dia.

Ia menyebut, kebutuhan pupuk nasional mencapai sekitar 13 juta ton. Namun pabrik dan industri pupuk di Indonesia baru bisa memproduksi 3,5 juta ton, sedangkan pabrik pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda juga hanya mampu memproduksi 570 ribu ton.

"Impor kita 6,3 juta ton. Artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini nanti yang akan kita segera usahakan," kata Jokowi.

Ia menjelaskan, kelangkaan pupuk ini merupakan imbas dari konflik antara Rusia dan Ukraina sebagai negara produsen bahan baku pupuk. Kondisi itupun juga dirasakan oleh banyak negara lainnya.

Tampak hadir dalam acara ini yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika