Selain Vladimir Putin, Ini Pejabat Rusia yang Juga Mendapat Surat Penangkapan dari ICC

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin sama sekali tidak terganggu dengan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadapnya. Menurut Peskov, Putin melakukan aktivitasnya seperti biasa.

“Kami merasa tidak terganggu dengan hal ini, mencatat semuanya dan terus bekerja. Yang lebih penting, Presiden (Putin) terus bekerja,” kata Peskov ketika ditanya awak media tentang bagaimana perasaan Putin tentang keputusan ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya, Senin (20/3/2023), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.

Peskov mengungkapkan, dia melihat begitu banyak manifestasi permusuhan secara terbuka terhadap Rusia dan Vladimir Putin. “Tentu saja kami mencatatnya. Tapi jika kami mengambil semua manifestasi bermusuhan ini terlalu dekat ke hati, tidak ada hal baik, mungkin, akan keluar dari hal itu,” ucapnya.

Pada 17 Maret lalu ICC mengumumkan bahwa mereka telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin. Dia dituduh melakukan kejahatan perang karena diduga terlibat dalam penculikan anak-anak di Ukraina.

“(Putin) diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang tidak sah dan pemindahan penduduk (anak-anak) yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia,” kata ICC dalam sebuah pernyataan.

ICC juga menerbitkan surat penangkapan untuk Komisaris Hak Anak di Kantor Kepresidenan Rusia Alekseyevna Lvova-Belova. Dia dituduh melakukan kejahatan serupa seperti Putin.

ICC mengatakan bahwa majelis pra-sidangnya menemukan ada alasan logis untuk percaya bahwa setiap tersangka memikul tanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk dan pemindahan penduduk yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, dengan prasangka anak-anak Ukraina.

Rusia seketika menghujat keputusan ICC. “Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin. Tidak perlu menjelaskan di mana kertas ini harus digunakan,” tulis Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev di akun Twitter resminya seraya menempelkan emotikon tisu toilet, sesaat setelah pengumuman ICC.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova turut angkat bicara atas keputusan ICC menerbitkan surat penangkapan terhadap Putin. Dia mengingatkan bahwa Moskow bukan pihak dalam Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC.

Oleh karena itu, Rusia tidak memiliki kewajiban di bawahnya. “Keputusan Mahkamah Pidana Internasional tidak ada artinya bagi negara kami, termasuk dari sudut pandang hukum,” kata Zakharova lewat saluran Telegram-nya.

Rusia sebenarnya menandatangani Statuta Roma pada  2000. Namun ia tidak pernah meratifikasinya untuk menjadi anggota ICC.

Moskow akhirnya menarik tanda tangannya pada 2016. Kala itu Rusia berada di bawah tekanan internasional atas perampasan dan aneksasi Krimea secara sepihak dari Ukraina pada 2014, serta kampanye serangan udara di Suriah untuk mendukung perang Presiden Bashar al-Assad melawan kelompok oposisi bersenjata. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika