Menko PMK Bawa Solusi Penanganan Kemiskinan ke KTT ASEAN
Muhadjir memaparkan langkah pengentasan kemiskinan yang bisa ditiru negara ASEAN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy merumuskan solusi penanganan kemiskinan di kawasan ASEAN. Muhadjir mendorong Indonesia membawa manfaat bagi negara-negara ASEAN lewat praktik baik penanganan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam pembukaan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Knowledge forum soal pengentasan kemiskinan yang berlangsung di Sofitel, Nusa Dua, Bali (7/5/2023). Muhadjir mulanya merujuk data World Bank bahwa tingkat kemiskinan di ASEAN mengalami penurunan pada tiga dekade terakhir.
Semula pada tahun 1990-an, tingkat kemiskinan negara anggota ASEAN dalam rentang 30-58 persen. Tetapi, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di negara anggota ASEAN sudah pada posisi satu digit, kecuali Laos untuk tahun 2018 masih tercatat 18,3 persen dan Filipina tercatat 16,7 persen.
Tingkat kemiskinan ekstrem juga turun sepanjang tiga dekade belakangan. Semula pada tahun 1990-an kemiskinan ekstrem di ASEAN sebesar 49 persen dan saat ini diperkirakan di bawah 10 persen. Tiga decade kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem negara anggota ASEAN di tahun 2020 sudah di bawah 5 persen, bahkan sudah ada yang mencapai 0 persen yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hanya Laos yang masih tercatat tingkat kemiskinan ekstremnya di tahun 2018 sebesar 10 persen.
"Perkembangan tingkat kemiskinan yang baik dan signifikan dalam tiga dekade terakhir tersebut menunjukkan pemerintah di negara anggota ASEAN memiliki komitmen yang besar untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi penduduknya," kata Muhadjir.
Muhadjir kemudian menyinggung perubahan global terjadi dengan cepat akibat pandemi Covid-19 dan persoalan geopolitik seperti konflik Ukraina dan Rusia. Kondisi itu menurutnya menimbulkan krisis kesejahteraan yang sulit terbayangkan dalam tujuh dekade terakhir.
"Krisis tersebut berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah sehingga berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin," ujar Muhadjir.
Pada titik ini, Muhadjir menyebut sebagai bentuk ujian komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia lantas mengajak negara ASEAN untuk bersama memberantas kemiskinan lewat forum kali ini. Sehingga diharapkan solusi penanganan kemiskinan dapat disepakati bersama se-ASEAN.
"Mudah-mudahan (forum ini) hasilkan rumusan-rumusan dan rekomendasi untuk dibawa ke tingkat KTT ASEAN nanti yang dipimpin Presiden karena Indonesia dapat kehormatan sebagai keketuaan ASEAN," ujar Muhadjir.
Untuk Indonesia, Muhadjir memaparkan beberapa langkah pengentasan kemiskinan yang bisa ditiru negara ASEAN. Salah satunya Instruksi Presiden nomor 4/2022 bahwa kemiskinan ekstrem yang merupakan persoalan multidimensi harus diselesaikan secara sinergi terpadu dengan mengerahkan APBN, APBD, APBdes dan sumber lainnya yang sah serta pelibatan seluruh pihak pemerintah pusat pemerintah daerah, civitas akademik, dan non pemerintah.
"Ini agar persoalan yang dihadapi penduduk miskin ekstrem (keterbatasan kebutuhan dasar, rendahnya pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, terbatasnya akses air bersih, rumah tidak layak huni, terbatasnya akses ekonomi) dapat terentaskan jika diintervensi secara gotong royong oleh berbagai pihak," ujar mantan Mendikbud itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika