Israel Terbitkan Tender untuk 1.000 Unit Rumah Baru di Permukiman Tepi Barat
Perluasan pemukiman di Tepi Barat menjadi masalah yang paling diperdebatkan.
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel telah menerbitkan tender untuk lebih dari 1.000 unit rumah baru di permukiman wilayah pendudukan Tepi Barat. Penerbitan tender ini berlangsung kendati ada komitmen dalam pembicaraan yang didukung Amerika Serikat (AS) pada Februari bahwa pembahasan unit permukiman baru akan dihentikan selama empat bulan ke depan.
Sejak pertemuan di Yordania, yang dihadiri oleh pejabat AS, Mesir, Yordania, Palestina, dan Israel, Otoritas Pertanahan Israel telah menerbitkan tender terpisah di situs webnya untuk 1.248 unit rumah baru di permukiman Tepi Barat. Pemukiman itu termasuk Beitar Illit, Efrat, Kiryat Arba, Ma'ale Efraim dan Karnei Shomron, selain 89 unit di pemukiman Gilo di Yerusalem Timur.
"Semua tender yang diterbitkan sejalan dengan aturan dan telah mendapat izin yang diperlukan, termasuk dari menteri pertahanan," kata pernyataan Kementerian Perumahan Israel.
Sejauh ini Kementerian Pertahanan tidak berkomentar atas penerbitan tender tersebut. Perluasan pemukiman di Tepi Barat telah menjadi salah satu masalah yang paling diperdebatkan antara Israel dan Palestina, serta komunitas internasional selama beberapa dekade. Pembangunan pemukiman terus berlanjut kendati ada seruan berulang kali untuk menghentikan konstruksi dari sekutu termasuk Amerika Serikat.
Menurut sebuah laporan oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, kurang dari 700.000 pemukim menetap di 279 pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Jumlah ini naik dari 520.000 pada 2012.
Orang-orang Palestina mengatakan, perluasan pemukiman Yahudi di tanah yang diduduki merusak upaya mereka untuk negara yang layak dan sebagian besar negara menganggap pembangunan seperti itu ilegal menurut hukum internasional. Israel membantahnya dan mengutip hubungan alkitabiah, sejarah dan politik dengan Tepi Barat, serta kepentingan keamanan.
Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang mencakup menteri terkemuka dari gerakan pemukim, terus bergerak maju dengan rencana perluasan permukiman sejak mulai menjabat pada Januari. Pada Februari, komite yang bertugas mengawasi rencana pemukiman menyetujui promosi lebih dari 7.000 unit rumah di Tepi Barat.
Kemudian pada Maret, parlemen membuka jalan bagi para pemukim untuk kembali ke empat pemukiman di Tepi Barat. Langkah ini mengubah undang-undang yang memerintahkan evakuasi mereka pada 2005.
Pembicaraan damai antara Israel dan Palestina terhenti sejak 2014. Tahun ini Amerika Serikat membantu menyelenggarakan pertemuan di Yordania dan Mesir untuk mencoba menenangkan gelombang kekerasan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Sebagai bagian dari langkah-langkah yang disepakati setelah pertemuan di Yordania pada Februari, Israel mengatakan akan menghentikan pembahasan pemukiman baru selama empat bulan.
"Dengan memperluas pemukiman, pemerintah ekstremis Israel mencoba untuk membuat tidak mungkin berdirinya negara Palestina merdeka," kata Wasel Abu Yousef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.
Palestina bertujuan untuk mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Wilayah ini direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
Lebih dari 3 juta orang Palestina tinggal di Tepi Barat, dan telah mengalami penindasan selama puluhan tahun di bawah pemerintahan Israel. Menurut warga Palestina dan beberapa kelompok hak asasi manusia Israel menerapkan kebijakan apartheid. Sementara Israel membantah mempertahankan kebijakan apartheid terhadap warga Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika