Turki Minta Adili Pelaku Pengibaran Bendera PKK di Parlemen Swedia

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki meminta calon anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Swedia untuk mengadili individu-individu, yang bertanggung jawab memproyeksikan bendera kelompok terlarang ke gedung parlemen di Stockholm. Insiden itu bertepatan dengan hari pemilihan presiden Turki putaran kedua.

"Kami mengharapkan pihak berwenang Swedia untuk menyelidiki insiden ini, meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, dan menghentikan anggota PKK yang mengidentifikasi diri -yang diakui Uni Eropa sebagai entitas teroris untuk beroperasi di tanah Swedia," ujar direktur komunikasi kepresidenan Turki Fahrettin Altun di Twitter.

Juru bicara parlemen Swedia mengatakan, sejumlah orang memproyeksikan pesan ke gedung di ibu kota Swedia pada Ahad (28/5/2023) malam. Namun, mereka tidak memiliki dokumentasi kegiatan yang diproyeksikan tersebut.

"Pada malam menjelang Senin, sejumlah orang berdiri di dermaga di sisi lain air yang terlihat dari gedung Riksdag (parlemen Swedia) dan memproyeksikan pesan ke gedung Riksdag," ujar pernyataan juru bicara tersebut.

Peringatan itu dapat meningkatkan pertaruhan menjelang KTT NATO pertengahan Juli di mana beberapa anggota aliansi mendesak Turki untuk mendukung tawaran keanggotaan Swedia, setelah satu tahun penundaan karena kekhawatiran bahwa Stockholm harus berbuat lebih banyak untuk menghadapi kelompok-kelompok militan.

Rekaman yang pertama kali dibagikan di Twitter oleh Komite Solidaritas Swedia untuk Rojava yang merujuk ke wilayah Kurdi di Suriah. Dalam rekaman itu memproyeksikan bendera Kurdistan Workers' Party (PKK) di gedung parlemen.

Gambar lain yang dibagikan oleh akun tersebut termasuk teks bertuliskan "Freedom for Ocalan" yang juga diproyeksikan ke gedung tersebut. Kalimat tersebut mengacu pada pemimpin PKK yang dipenjara Abdullah Ocalan.

"Orang-orang itu pergi ketika penjaga keamanan Riksdag tiba," ujar juru bicara itu.

Insiden itu terjadi setelah Erdogan memenangkan kembali mandat presiden dalam pemilihan putaran kedua. Erdogan untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang kuat dalam menolak tawaran Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO tahun lalu.

Turki meratifikasi tawaran Finlandia pada Maret tetapi masih keberatan dengan Swedia. Ankara mengatakan, Stockholm menampung anggota kelompok milisi yang dianggap teroris dan belum memenuhi bagiannya dari kesepakatan tahun lalu yang dimaksudkan untuk meredakan masalah keamanan Ankara.

Altun berharap Swedia akan menegakkan undang-undang anti-teror baru dengan benar mulai berlaku pada 1 Juni. Aturan ini dapat mencegah anggota PKK berdemonstrasi pada protes terhadap keanggotaan NATO Swedia yang dilakukan oleh komite solidaritas untuk 4 Juni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika