Hasto 'Sentil' Prabowo: Semua Harus Satu Napas dengan Jokowi
Hasto sebut isu luar negeri akan menjadi salah satu visi Ganjar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyindir usulan perdamaian Menhan Prabowo Subianto terkait penyelesaian konflik Rusia Ukraina.
Hasto menilai Prabowo seharusnya satu napas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, Jokowi seusai rapat kerja nasional (Rakernas) III PDIP menyatakan, proposal perdamaian itu merupakan usulan pribadi dari Prabowo, bukan proposal pemerintah.
"Sehingga sikap proposal itu akhirnya membuat Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari Presiden, ini kan sudah sangat clear penjelasan dari Bapak Presiden dan semua harus satu napas dengan kebijakan Bapak Presiden, tidak ada yang berbeda," ujar Hasto.
Sementara dalam pemaparannya pada hari kedua Rakernas III PDIP, Hasto mengatakan bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan akan menjadi salah satu visi dari bakal calon presiden (capres), Ganjar Pranowo. Ia pun kemudian menyinggung ihwal proposal perdamaian.
"Tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat, kebijakan luar negeri pertahanan dan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat dari politik bebas aktif kepemimpinan Indonesia," ujar Hasto.
Ia menjelaskan, kepemimpinan Indonesia juga berakar kuat pada politik luar negeri bebas aktif. Sehingga di dalam pertarungan geopolitik saat ini, cara pandang tersebut sangat relevan dalam visi pemimpin Indonesia ke depan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya proposal perdamaian untuk Rusia dan Ukraina dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Jelasnya, itu merupakan usulan pribadi dari Prabowo, bukan pemerintah.
"Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri," ujar Jokowi usai pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Sekolah Partai, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Jokowi mengaku akan memanggil Prabowo terkait proposal tersebut. Sebab, Jokowi mengaku belum bertemu Menteri Pertahanan itu hingga hari ini. "Hari ini atau besok akan saya undang, untuk minta penjelasan apa yang pak Menhan sampaikan" ujar Jokowi.
Usulan Prabowo
Dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, pada Sabtu (3/6/2023), Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyampaikan beberapa usulannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Salah satu usulannya yakni segera melakukan gencatan senjata di Ukraina.
Prabowo mengatakan, Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa. Peperangan ini, jelas dia, sudah menyebabkan kerusakan luar biasa dan banyaknya rakyat sipil yang menjadi korban.
“Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan "Resolving Regional Tensions".
Langkah kedua, Prabowo meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini. "Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ujar Prabowo.
Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. “Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian,” tegas Menhan.
Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta dialog sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka mengkhawatirkan usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia. Namun, ia menegaskan, Indonesia dalam posisi yang menentang agresi terhadap Ukraina.
“Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia,” tegas Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika