Kata Anggota DPR Soal Permintaan Kelas Bisnis ke Garuda untuk Berangkat Haji
Garuda sebut ada permintaan 80 anggota DPR untuk penerbangan haji di kelas bisnis.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menanggapi pernyataan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menyampaikan adanya permintaan dari pihak DPR terkait tambahan sekitar 80 anggota parlemen untuk dapat berangkat haji tahun ini. Menurutnya, tak ada yang salah terkait hal tersebut.
"Ya, kalau bayar kan boleh," ujar Nusron kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).
"Siapapun warga negara Indonesia selama dia itu membeli dan membayar kan diperbolehkan dan diizinkan," sambungnya.
Menurutnya, akan menjadi jatah untuk anggota DPR jika mengambil kuota dari calon jamaah Indonesia yang akan berangkat tahun ini. Jelasnya, jatah tersebut bisa dimiliki oleh orang lain, tak hanya anggota DPR.
"Ini kita hukum dagang aja, jangankan anggota DPR, manusia siapapun di Indonesia, warga negara manapun, manusia manapun dari mana, karena ini penumpang kan, bisnis jasa yang ingin menggunakan jasa dia," ujar Nusron.
"Selama dia bayar, harganya cocok, tidak ada penumpang lain yang dirugikan. Ada undang-undang yang melarang," sambung politikus Partai Golkar itu.
Sebelummya, PT Garuda Indonesia (Persero) menyampaikan adanya permintaan dari pihak DPR terkait tambahan sekitar 80 anggota parlemen untuk dapat berangkat haji tahun ini. Karenanya, manajemen Garuda pun tengah bernegoisasi dengan Arab Saudi agar diperbolehkan melakukan penerbangan haji pada 23 Juni 2023.
"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat (kursi), khususnya kelas bisnis sesuai harapan bapak dan ibu di DPR. Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada segera tambahan sekitar 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Dia menjelaskan, saat ini tim Garuda Indonesia sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, untuk membicarakan peluang terbang pada 23 Juni 2023. "Laporan terakhir memang penerbangan haji (terakhir) di 22 Juni, tim kami di Jeddah sedang meminta izin untuk bisa terbang pada 23 Juni," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika