KPK Panggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Besok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pada Jumat (16/6/2023). Dia bakal dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Benar, dijadwalkan untuk hadir besok Jumat jam 09.30 WIB di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Ali mengungkapkan, pihaknya sudah mengirimkan surat undangan pemanggilan kepada Syahrul. KPK berharap, Syahrul dapat memenuhi panggilan itu.

"Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan dimaksud," ujar Ali.

KPK memang sedang menyelidiki dugaan rasuah di Kementan. Sejumlah pihak pun telah dimintai keterangan mengenai kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK membenarkan sedang menyelidiki dugaan rasuah di Kementan. Sejumlah pihak pun telah dimintai keterangan mengenai kasus tersebut.

Namun, KPK belum membeberkan konstruksi kasus tersebut lantaran masih dalam proses penyelidikan. Tingkat kerahasiaanya berbeda dengan tahap penyidikan.

Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo diduga terseret dalam kasus dugaan korupsi itu. Disebutkan, penyelidikan dilakukan sudah berlangsung sejak Januari 2023.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dia bersama dua anak buahnya diduga terlibat penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023.

Ketika berada di Kabupaten Solok pada Rabu (14/6/2023), Mentan Syahrul tidak mau banyak berkomentar soal kasus di kementeriannya. 

"Oh, saya enggak ngerti itu," kata Syahrul saat menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. 

Syahrul tetap bungkam saat dicecar pertanyaan mengenai kasus yang sedang ditangani KPK tersebut. Ia pun langsung masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengomentari penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan oleh KPK. Ia meminta agar hal ini ditanyakan kepada penegak hukum.

"Itu urusannya siapa. Kalau urusan penegak hukum tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ke saya," kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Terkait penyelidikan kasus ini, Presiden pun menegaskan bahwa dirinya sudah berkali-kali mengingatkan jajarannya agar berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

"Kan bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara," kata Jokowi.

Ia mengatakan, anggaran yang harus dikelola di tingkat kementerian sangatlah besar. Karena itu, pengelolaan keuangan negara pun harus diawasi dan dikendalikan.

"Karena yang kita kelola di tingkat kementerian ini gede banget harus diawasi harus dikontrol harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan sekecil apa pun," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika