Uni Eropa Desak Israel Hentikan Rencana Pembangunan 4.000 Rumah Baru di Tepi Barat

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Uni Eropa menentang rencana Israel membangun 4.000 unit rumah baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Perhimpunan Benua Biru menegaskan, permukiman Israel di wilayah pendudukan ilegal menurut hukum internasional.

“Sejalan dengan penentangan kuatnya terhadap kebijakan permukiman Israel, Uni Eropa prihatin dengan rencana yang diumumkan Israel untuk memajukan perencanaan lebih dari 4.000 unit permukiman di Tepi Barat yang diduduki pada akhir Juni. Uni Eropa meminta Israel untuk tidak melanjutkan ini,” kata Juru Bicara Urusan Luar Negeri Uni Eropa Peter Stano, Senin (19/6/2023), dikutip kantor berita Palestina, WAFA.

“Pemukiman ilegal menurut hukum internasional, merupakan hambatan bagi perdamaian, dan mengancam kelangsungan solusi dua negara,” ujar Stano menambahkan.

Dia mengungkapkan, Uni Eropa pun prihatin atas perubahan yang diadopsi Pemerintah Israel 18 Juni lalu terkait proses perencanaan dan administrasi permukiman, Perubahan itu akan mempercepat perencanaan dan persetujuan proyek permukiman Israel di wilayah pendudukan.

“Langkah sepihak ini bertentangan dengan kebutuhan untuk memastikan ketenangan dan meredakan ketegangan di lapangan. Uni Eropa tetap mendukung komunike Aqaba dan Sharm El Sheikh, serta mendesak semua pihak berkomitmen kembali pada de-eskalasi, dan membuka jalan menuju cakrawala politik,” kata Stano.

Sebelum Uni Eropa, Pemerintah Amerika Serikat (AS) sudah terlebih dulu melayangkan kritik atas rencana Israel membangun 4.000 rumah baru di Tepi Barat.

AS menentang tindakan sepihak yang...

“AS sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel untuk memajukan lebih dari 4.000 unit permukiman baru di Tepi Barat dan perubahan pada sistem perencanaannya yang dapat mempercepat persetujuan. Perluasan pemukiman merupakan hambatan bagi perdamaian,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller lewat akun Twitter-nya, Ahad (18/6/2023).

Dia menambahkan, AS menentang tindakan sepihak yang menyulitkan realisasi solusi dua negara Israel-Palestina. Miller meminta Israel memenuhi komitmennya yang dibuatnya di Aqaba, Yordania dan Sharm el-Sheikh, Mesir untuk kembali ke jalur dialog yang ditujukan untuk de-eskalasi.

Dalam sebuah wawancara dengan Sky News yang dipublikasikan 9 Juni 2023 lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, permukiman ilegal yang dibangun di Tepi Barat bukanlah hambatan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina.

"Gagasan bahwa kehadiran orang Yahudi di tanah air leluhur mereka, yang telah menjadi tanah air kami selama 3.000 tahun terakhir, bahwa orang Yahudi tidak boleh tinggal di sana, saya pikir itulah hambatan bagi perdamaian,” kata Netanyahu.

Sejak Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri Israel pada Desember 2022 lalu, pemerintahannya telah menyetujui promosi lebih dari 7.000 unit rumah baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Tindakan pemerintahan koalisi sayap kanan Netanyahu turut didukung parlemen (Knesset) karena mereka menguasai kursi mayoritas.

Israel menduduki Tepi Barat sejak berakhirnya Perang Arab-Israel 1967. Hingga saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pemukim Israel yang tinggal di permukiman-permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Permukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika