PKB: PAN Bisa Gabung KKIR, Tapi Jangan Tuntut 'Jatah' Capres-Cawapres
Politikus PKB sebut PAN bisa gabung dengan KKIR, tapi jangan sodorkan nama cawapres.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terbuka dengan bergabungnya partai politik lain. Termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan keinginannya berkoalisi dengan Partai Gerindra.
Namun, hingga kini, PAN belum menemui PKB untuk mengkomunikasikan peluang tersebut. Partai berlambang matahari itu hanya baru menemui Partai Gerindra dan menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto.
"Terserah PAN, PAN bisa gabung, tapi harus menghormati 10 bulan perjalanan PKB-Gerindra dan di luar pos capres-cawapres," ujar Huda di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
PAN yang mengusulkan nama Erick Thohir sebagai cawapres dari Prabowo juga dipandangnya sebagai pendapat saja. Sebab nyatanya, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu belum bergabung dengan KKIR.
"Ya bisa kita pahami itu mungkin kemauan PAN. Nah masalahnya kan PAN belum masuk koalisi kita, jadi kalau toh PAN dorong, ya, itu kira-kira posisinya belum menjadi bagian dari koalisi," ujar Huda.
Di samping itu, ia menjelaskan bahwa Prabowo dan Abdul Muhaimin Iskandar sudah dalam tahap "tunangan" untuk Pilpres 2024. Karenanya, PKB memingit Muhaimin untuk tak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kontestasi.
"Ibarat orang pacaran kan sebenarnya kita kan sudah terikat dengan Gerindra. Jadi nah di dalam kontrak politik kita dengan Gerindra kan sudah jelas hanya ada dua pasangan itu antara Pak Prabowo dengan Cak Imin," ujar Huda.
"Jadi ini levelnya sudah level tunangan," sambungnya.
Pingitan tersebut sudah disepakati dalam rapat pleno PKB yang disetujui oleh Dewan Syura PKB, DPP PKB, dan para kiai. Pada waktunya, Prabowo dan Muhaimin akan mengumumkan sikap KKIR untuk Pilpres 2024.
Terkait waktu pengumumannya, banyak pihak yang terbelah antara mengumumkan secepatnya atau menunggu keputusan koalisi lain. Namun, sekali lagi disampaikannya bahwa itu kewenangan Prabowo dan Muhaimin.
"Nah itu termasuk arus yang ingin cepat, ada juga yang 'ya udah santai aja', karena poros yang lain juga masih belum. Saya juga termasuk yang mazhab pada posisi tidak perlu cepet-cepet deklarasi," ujar Ketua Komisi X DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika