IKN Diklaim Bakal Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan IKN bisa menjadi katalisator pemerataan ekonomi yang lebih besar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur akan dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi pada 2045.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan, pembangunan ibu kota baru adalah bagian dari Visi Indonesia 2045 guna menciptakan arus ekonomi yang inklusif dan lebih merata sebagai syarat Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi.
"Pembangunan ibu kota baru yang berada di lokasi strategis di Indonesia diharapkan dapat menjadi katalisator pemerataan ekonomi yang lebih besar, dan nantinya akan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi negara," kata Bambang dalam Forum Investasi di IKN yang diselenggarakan KBRI Astana secara daring pada Selasa (4/7/2023).
Menurut Bambang, luas wilayah daratan Nusantara sebesar 256.142 hektare empat kali lebih besar dari pada Jakarta. IKN akan memiliki sembilan area penggerak ekonomi yang meliputi sektor ekonomi dan keuangan, energi terbarukan, pariwisata dan hiburan, layanan pendidikan, inovasi dan riset, perdagangan dan logistik komoditas pertanian, industri agrikultur, serta perikanan dan pertanian.
Bambang menjelaskan, pembangunan IKN akan ditunjang dengan jalan tol yang akan mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan menjadi 30 menit dari pada waktu tempuh saat ini sekitar 90 menit, dan infrastruktur pendukung konektivitas lainnya. Populasi IKN diperkirakan bertambah menjadi sekitar 1,9 juta jiwa pada 2045.
Bambang mengatakan hanya 25 persen dari total 324.332 hektare luas wilayah IKN yang akan dikembangkan menjadi kota hijau. Sementara 65 persen wilayah akan dilestarikan sebagai hutan tropis.
"Kami memiliki banyak daerah perbukitan dan akan menjadi sustainable forest city sehingga kita tidak akan melihat gedung-gedung pencakar langit di Nusantara, tetapi bangunan berdesain pintar yang sifatnya lebih selaras dengan alam," kata dia.
Indonesia memperkirakan pembangunan IKN akan membutuhkan biaya 35 miliar dolar AS (Rp 524,7 triliun) yang 20 persen dipenuhi dari APBN dan 80 persen dari kemitraan publik swasta. Pemerintah telah menyusun rencana pembangunan IKN mulai 2022 hingga 2045 yang mencakup lima tahap pembangunan.
Kementerian PUPR saat ini terus mempercepat pembangunan IKN yang sudah mencapai 29 persen untuk persiapan HUT RI tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika