Rusia-ASEAN Sepakat Jadikan UNCLOS untuk Selesaikan Sengketa Maritim

Beberapa negara ASEAN terlibat perselisihan klaim dengan Cina atas Laut Cina Selatan.

Adi Weda/Pool Photo via AP
Menlu Rusia Sergey Lavrov (kedua kanan) berjabat tangan dengan Menlu Kamboja Prak Sokhonn (kanan) disaksikan Menlu Thailand Don Pramudwinai (kiri) dan Menlu Vietnam Bui Thanh Son seusai sesi foto dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama Rusia di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Rep: Kamran Dikarma Red: Nidia Zuraya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rusia dan ASEAN sepakat memastikan keamanan maritim dan kebebasan navigasi. Hal itu diungkap dalam pernyataan bersama setelah para menteri luar negeri (menlu) ASEAN melakukan pertemuan dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Baca Juga


Terkait keamanan maritim, Rusia dan ASEAN sepakat, persengketaan harus diselesaikan lewat United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. “Mempromosikan pengendalian diri, tidak menggunakan kekuatan atau ancaman untuk menggunakan kekuatan dan penyelesaian sengketa melalui cara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk sebagaimana dinyatakan dalam Piagam PBB, UNCLOS 1982,” demikian bunyi Joint Statement of ASEAN and Russia Foreign Ministers on the Occasion of the 5th Anniversary of ASEAN-Russia Strategic Partnership.

ASEAN dan Rusia juga sepakat melanjutkan dialog dan kerja sama komprehensif via ASEAN-Russia Summit, ASEAN Post Ministerial Conference with Russia, dan ASEAN-Russia Senior Officials’ Meeting. Terkait persengketaan maritim, saat ini beberapa negara ASEAN diketahui terlibat perselisihan klaim dengan Cina atas Laut Cina Selatan. ASEAN selalu menyuarakan bahwa persengketaan tersebut harus diselesaikan secara damai dan berpedoman pada UNCLOS 1982.

ASEAN dan Cina telah menyepakati Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive Code of Conduct (CoC) untuk wilayah Laut Cina Selatan. Pedoman untuk penyusunan kode etik di Laut Cina Selatan itu diadopsi dalam pertemuan antara para menlu ASEAN dengan Direktur Komisi Urusan Luar Komite Sentral Partai Komunis Cina Wang Yi di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

“Tahun ini kita telah menandai beberapa tonggak penting saat kita menyelesaikan Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive CoC, menyelesaikan pembacaan kedua Single Draft CoC Negotiating Text, dan memperingati 20 tahun aksesi Cina ke Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC),” ungkap Menlu RI Retno Marsudi saat membuka ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) with China di Hotel Shangri-la, Jakarta.

Dia menambahkan, pencapaian-pencapaian tersebut harus terus membangun momentum positif. Hal itu guna mendukung kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional, serta mempromosikan kebiasaan dialog dan kolaborasi.

Retno mengatakan, dia berharap Cina dapat menjadi mitra ASEAN yang mendukung arsitektur kawasan terbuka dan inklusif. “Hanya melalui ini kita dapat mencapai kerja sama yang saling menguntungkan demi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik,” ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler