Lindungi Nilai Kristen, Hungaria Serang Uni Eropa Atas Propaganda LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, BUDAPEST – Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban kembali menyerang Uni Eropa (UE) terkait propaganda LGBT. Ia menyebutnya dengan istilah "LGBTQ offensive". Ia menegaskan, pemerintahannya akan terus melindungi akar nilai-nilai Kristen. 

‘’UE menolak warisan Kristen, menggantikan populasinya melalui migrasi dan melakukan ‘LGBTQ offensive’,’’ katanya dalam pidato panjang mengkritik kebijakan UE baik mengenai LGBT dan kebijakan politiknya, Sabtu (22/7/2023). 

Memegang tampuk kepemimpinan sejak 2010, Orban meloloskan aturan pada 2021 yang isinya melarang penggunaan material yang tampak mempromosikan homoseksualita serta ganti kelamin di sekolah-sekolah Hungaria. 

Komisi Eropa mengajukan anggotanya, Hungaria ke Court of Justice of the European Union terkait hukum yang ditetapkan pada 2021 yang dianggap Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebagai hal yang memalukan.

Menurut dia, langkah ini perlu ditempuh untuk melindungi anak-anak dari propaganda LGBT. Kebijakan tersebut akhirnya melahirkan perbedaan pandangan dengan UE. Namun, Orban masih tetap pada pendiriannya mengenai LGBT ini, tetap menentang. 

Belum lama ini, toko buku terbesar kedua di Hungaria, Lira didenda karena menjual buku bertemakan LGBT. Manajemen toko buku ini, Jumat (14/7/2023) memutuskan untuk menempuh jalur hukum karena mendapatkan denda yang cukup besar. 

Pemerintah sehari sebelumnya menjatuhkan denda 12 juta forints atau 36 ribu dolar AS. Mereka menilai, Lira melanggar aturan dengan menjual novel grafis ‘’Heartstopper’’ karya penulis Inggris, Alice Oseman tanpa mengemasnya dalam plastik foil. 

Penerapan nilai-nilai Kristen ....

Pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban mendorong penerapan nilai-nilai Kristen dan meloloskan aturan pada 2021 yang berisi larangan memajang dan memprosikan homoseksualitas kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Kelompok-kelompok pembela HAM dan Uni Eropa mengkritik langkah Orban. Komunitas LGBT juga dilanda kekhawatiran. Kebijakan yang ia tempuh untuk memenuhi aspirasi pemilih konservatifnya saat ia meraih kemenangan keempatnya dalam pemilu tahun 2022.

Pemerintah menyatakan, penerapan hukum itu bertujuan melindungi anak-anak. Direktur Kreatif Lira yang juga penulis ternama, Krisztian Nyary menyatakan, denda tersebut tak sepadan. Hukum diterapkan dengan tidak jelas pertimbangannya. 

Karena itu, Lira meresponsnnya dengan langkah hukum. ‘’Ini sebuah resolusi mengenai denda yang tak bisa banding, ini hanya bisa dilawan, dengan cara apa, pengacara kami akan menentukan langkahnya. Kami akan menggunakan segala cara legal yang bisa ditempuh,’’ kata Nyary.

Federal 

Dalam pidatonya di Rumania, Sabtu, Orban yang selama ini kritis terhadap Brussels, berharap pemilihan parlemen Eropa tahun depan memperkuat pemerintahan yang kini sudah ada di dalam Uni Eropa. Ia menolak federalisme yang direpresantasikan Jerman dan Prancis. 

‘’UE baik dalam bentuk imperium atau bangsa, sebaiknya kita tidak memiliki ilusi bahwa akhirnya para penganut paham federal menghapuskannya,’’ kata Orban. Mereka secara terbuka ingin mengubah pemerintahan di Hungaria, juga kini Polandia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika