Isu Ahok Jadi Dirut Pertamina, DPR: Pergantian Direksi Kewenangan Erick Thohir
Anggota DPR Amin AK berpendapat Ahok bukan orang yang tepat untuk posisi tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Amin AK mengaku belum mendapat informasi mengenai pergantian Direktur Utama PT Pertamina dari Nicke Widyawati menjadi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Amin mengatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir belum pernah menyampaikan hal tersebut saat rapat dengan Komisi VI.
"Pergantian direksi BUMN sendiri merupakan kewenangan Menteri BUMN, tanpa harus minta pertimbangan atau masukan dari Komisi VI DPR," ujar Amin saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (25/7/2023).
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan kementerian BUMN maupun BUMN, Amin selalu mendorong agar figur yang dipilih menjadi direksi maupun komisaris BUMN adalah orang yang berintegritas dan kompeten. Amin mengatakan Kementrian BUMN sudah memiliki core values untuk para direksi dan komisaris yaitu Akhlak atau Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Menurut Amin, Nicke telah menunjukkan kinerja yang baik dengan pencapaian keuntungan tertinggi dalam sejarah perusahaan yaitu sebesar Rp 56,61 triliun sehingga kepemimpinannya layak dilanjutkan, kecuali ada penugasan lain yang lebih strategis. Selain itu, lanjut Amin, Nicke baru diangkat kembali sebagai direktur utama pada September 2022 yang mana alasan pengukuhan kembali di posisi tersebut adalah karena kinerjanya selama empat tahun memimpin Pertamina bagus.
"Namun kalau Menteri BUMN benar-benar akan melakukan penggantian, maka figur penggantinya harus orang yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan visi bisnis yang tinggi, untuk menjawab tantangan Pertamina ke depan," ucap Amin.
Amin berpendapat Ahok bukan orang yang tepat untuk posisi tersebut karena dua alasan utama. Pertama, selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina kinerja Ahok biasa saja. Kedua, figur Ahok lebih menonjol sebagai seorang politikus daripada pebisnis atau profesional.
"Maka, kalau wacana yang beredar itu menjadi kenyataan, publik akan mengambil kesimpulan bahwa penggantian Dirut Pertamina kental dengan nuansa politik daripada pertimbangan profesional untuk kemajuan perusahaan. Apalagi Bu Nicke Widyawati baru sembilan bulan lalu dikukuhkan kembali sebagai Dirut," lanjut Amin.
Amin menyebut Pertamina memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang besar yaitu mempercepat transisi menuju penggunaan energi berkelanjutan atau baru energi terbarukan (EBT) sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi nasional dengan pengembangan biofuel, hidrogen, dan gas bumi. Pertamina, ucap Amin, juga harus memperkuat sistem logistik, bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan melayani konsumen di seluruh Indonesia, juga agar mampu bersaing di ranah global.
"Sistem logistik mulai dari kilang pengolahan baik kilang BBM maupun bahan bakar alternatif, kapal pengangkut BBM, hingga terminal BBM yang andal," kata Amin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika