Bencana Kelaparan di Papua, Ini Alasan Pemerintah Mengapa Bantuan Terlambat Datang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti fenomena kelaparan yang telah mengakibatkan enam warga meninggal di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Tito menyebut, pemerintah kini sudah bisa memasok bantuan makanan ke sana.

Tito menuturkan, awalnya pemerintah tidak bisa mengirimkan makanan ke sana. Sebab, bantuan makanan hanya bisa disuplai lewat jalur udara, tapi penerbangan tidak bisa dilakukan karena ada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

"Ada kelompok-kelompok bersenjata yang ada di situ (sehingga) penerbangan di sana takut. Karena takut ditembakin, sehingga akhirnya terhambat penerbangan," kata Tito kepada wartawan di Kantor Kemendagri, dikutip Selasa (1/8/2023).

Mengetahui persoalan tersebut, Tito mengaku langsung berkoordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dan Bupati Puncak Willem Wandik. Dua pejabat daerah tersebut lantas berkomunikasi dengan pemimpin gereja dan tokoh adat di wilayah sekitar kelaparan terjadi.

"Mereka (pemuka agama dan tokoh adat) menjamin, terutama pesawat komersial sipil boleh masuk, sehingga pesawat untuk menyuplai pangan sudah bisa masuk, sudah selesai," kata mantan Kapolda Papua itu.

Tito pun berharap, semua pihak di Tanah Papua untuk tidak berbicara politik ketika sudah menghadapi persoalan kemanusian seperti kelaparan. "Kalau bicara kemanusian ya jangan bicara lagi urusan politik dan lain-lain. Kemanusian, kasihan rakyat," kata mantan Kapolri itu.

Sedikitnya 7.500 warga terancam jiwanya akibat bencana kelaparan di Papua. Sejauh ini, sudah lima orang dewasa dan satu bayi akibat bencana yang disebabkan kekeringan dan dingin ekstrem di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah itu. Jumlah tersebut didasarkan data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak per Ahad (30/7/2023).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak, Provinsi Papua Tengah, menerangkan bahwa kekeringan dan dingin ekstrem yang mengancam jiwa di wilayah itu sedianya sudah terjadi sejak Juni 2023. Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan bencana kekeringan yang terjadi merupakan siklus tahunan yang berlangsung di periode Mei-Agustus sebagai dampak dari cuaca ekstrem dingin dan tidak turun hujan.

Dia menjelaskan pihaknya sejak Juni 2023 sudah mengambil langkah-langkah sebagai upaya penanganan dalam.mengatasi kelaparan di dua distrik tersebut. "Namun untuk mengangkut logistik ke pusat distrik yang terdampak kekeringan terkendala pesawat sebab sampai saat ini belum ada maskapai yang mengijinkan pesawatnya melayani di daerah tersebut karena persoalan keamanan,” ujar Willem.

Presiden Jokowi pada Senin (31/7/2023) meminta TNI mengawal proses distribusi bantuan makanan ke lokasi kelaparan tersebut. "Di sana memang problemnya selalu seperti itu. Medannya yang sangat sulit, pesawat yang mau turun pilotnya gak berani sehingga problem itu yang terjadi," ujar Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika