Bencana Kelaparan di Papua Tengah, Wapres Panggil Mahfud dan Para Menteri Siang Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memanggil para menteri dan kepala lembaga terkait untuk melakukan rapat Koordinasi penanganan kasus kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Papua Tengah di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

Wapres selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) ingin memastikan upaya percepatan penanganan bencana kekeringan dan kelaparan di wilayah tersebut.

"Agenda utama rapat internal tersebut adalah mengoordinasikan upaya percepatan penanganan bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Papua Tengah," ujar Juru Bicara Wakil Presiden RI Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).

Masduki mengatakan, rapat ini juga sebagai tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo agar bencana kelaparan di Papua Tengah itu cepat teratasi. Pemerintah kata Masduki, juga ingin memastikan peristiwa seperti di Papua Tengah tersebut tak terjadi di tempat lain.

Masduki mengatakan, peristiwa kekeringan atau kemarau panjang telah menyebabkan sejumlah tanaman yang menjadi makanan pokok seperti umbi-umbian gagal panen di Distrik Lambewi, Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

"Menurut laporan pemerintah setempat, kondisi inilah antara lain yang menjadi sebab  terjadinya kelaparan di sana. Wapres menggelar Rapat Internal fokus membahas percepatan penanganan dampak dari kekeringan tersebut," ujarnya.

Dalam hal ini, Wapres mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Kepala Bulog.

"Semua undangan direncanakan hadir pada Rapat Internal yang diselenggarakan di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kurang lebih 7.500 warga terdampak bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Hal ini didasarkan data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak per Ahad (30/7/2023).

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kemarau berkepanjangan diiringi cuaca dingin ekstrim memicu terjadinya gagal panen warga Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Hal ini membuat warga kesulitan mendapatkan bahan makan dan air bersih, hingga dilaporkan lima orang dewasa dan seorang bayi meninggal dunia karena diduga diare dan dehidrasi.

"Penanganan darurat yang telah dilakukan meliputi penyelidikan epidemiologi kepada para korban yang meninggal dunia oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Selain itu distribusi bantuan makanan dan obat-obatan serta penyuluhan kesehatan juga dilakukan secara berkala," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran persnya, Senin (31/7/2023).

Muhari mengatakan, Pemerintah pusat juga turut memberi perhatian dalam penanganan darurat kekeringan di kawasan Pegunungan Tengah Papua itu. Rencananya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto   akan bertolak ke Kabupaten Papua Tengah pada Rabu (2/8) dini hari.

Tim akan membawa dan menyerahkan langsung dukungan logistik serta peralatan kepada pemerintah daerah setempat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika