Pengamat Prediksi Gibran Jadi Rebutan Ganjar dan Prabowo
Pengamat politik memprediksi Gibran menjadi rebutan Ganjar dan Prabowo.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gugatan batas usia capres dan cawapres di Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu masih berlangsung di MK. Pengamat politik, Hendri Satrio menilai, ini membuka peluang Gibran Rakabuming menjadi cawapres.
Ia melihat, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Antara lain capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, bisa jadi akan langsung bergerak cepat untuk bisa menjadikan putra sulung Presiden Jokowi itu menjadi pendampingnya.
Di sisi lain, capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dinilai akan pula melakukan langkah-langkah serupa untuk menggandeng Gibran. Karenanya, ia memprediksi, Gibran akan jadi rebutan jika bisa maju.
"Ganjar bisa jadi bergerak cepat menjadikan Gibran pendampingnya dan Prabowo juga akan melakukan hal yang sama," kata Hensat, Rabu (9/8/2023).
Pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) itu memperkirakan, kemungkinan lain soal Presiden Jokowi yang selama ini selalu didasari citra. Ia merasa, itu akan membuat MK menolak 35 tahun.
Sebab, Presiden Jokowi akan senantiasa memikirkan citranya di masyarakat ketika ingin membuat apapun. Menurut Hensat, kondisi itu akan membuat MK pada akhirnya menolak karena mengakibatkan tuduhan ke Presiden Jokowi.
"Karena Jokowi akan dituduh cawe-cawe dalam keputusan," ujar Hensat.
Hensat mengaku, belakangan mendengar desas desus kalau ada kemungkinan Prabowo berpasangan dengan Gibran. Jika ini terjadi, ia berpendapat, peluang Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Gerindra jadi terbuka.
"Kemungkinannya bila hal di atas terwujud, maka Jokowi akan menjadi Ketua Umum Gerindra," kata Hensat.
Dengan kemungkinan itu, ia menambahkan, Gibran malah terbuka peluang untuk merapat ke Partai Golkar. Menurut Hensat, kondisi itu membuka kemungkinan bagi Partai Gerindra dan Partai Golkar bisa berkoalisi.
Meski begitu, ia menekankan, situasi politik Tanah Air sampai saat ini masih begitu dinamis. Karenanya, Hensat tidak mau menutup kemungkinan terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa politik yang tidak terduga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika