Presiden: Kemarau Hingga Aktivitas Industri Penyebab Buruknya Kualitas Udara Jabodetabek
Kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek. Dalam sepekan terakhir, kualitas udara wilayah ini masuk ke kategori sangat buruk.
"Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," katanya, Senin (14/8/2023).
Ia mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek. "Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Jokowi mengatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Pada Sabtu (12/8/2023), kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156 atau masuk kategori tidak sehat.
Dalam jangka pendek, dia pun memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk melakukan intervensi agar kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Intervensi tersebut, tambah Jokowi, seperti rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di wilayah Jabodetabek.
Jokowi juga memerintahkan agar ruang terbuka hijau (RTH) diperbanyak di daerah Jabodetabek. Dia pun meminta agar segera disiapkan anggaran penyediaan RTH.
Dalam jangka menengah, Pemerintah akan konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi massal. Dalam jangka panjang, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu diperkuat.
"Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek dan mengedukasi publik yang seluas-luasnya," ujar Jokowi.