Amnesty Internasional Serukan Tindakan Tegas Soal Hak-Hak Muslim di Xinjiang
Komunitas internasional dinilai menghindari dari langkah tegas terhadap hak Xinjiang
REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Amnesty International pada Kamis (31/8/2023) mengecam tanggapan dunia internasional yang "sangat tidak memadai" setelah PBB mengeluarkan laporan penting tahun lalu yang merinci serangkaian pelanggaran di provinsi Xinjiang, Cina.
Setahun pertama setelah laporan tersebut dibuat, Amnesty menyesalkan bahwa komunitas internasional, termasuk beberapa bagian dari PBB, telah "menghindar dari langkah-langkah tegas yang diperlukan untuk memajukan keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi para korban."
Kelompok hak asasi manusia ini menyoroti kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, karena gagal untuk memberi sanksi Cina. Ia menekankan perlu kebutuhan mendesak akan akuntabilitas atas pelanggaran yang mengkhawatirkan oleh Cina.
Pendahulunya, Michelle Bachelet, merilis laporannya yang telah lama tertunda tentang situasi di Xinjiang pada 31 Agustus 2022, hanya beberapa menit sebelum masa jabatannya berakhir. Selesainya masa jabatan Bachelet setelah menghadapi tekanan yang signifikan dari Beijing untuk menahan dokumen tersebut.
Laporan tersebut merinci serangkaian pelanggaran terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Laporan tersebut juga mendesak dunia untuk memberikan "perhatian mendesak" pada situasi hak asasi manusia di wilayah barat jauh tersebut.
Laporan yang dikritik keras oleh Beijing ini menyoroti tuduhan "kredibel" tentang penyiksaan yang meluas, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak-hak agama dan reproduksi.
Laporan ini juga memberikan dukungan PBB terhadap tuduhan yang sudah lama beredar bahwa Beijing telah menahan lebih dari satu juta warga Uighur dan Muslim lainnya. Termasuk Beijing juga telah mensterilkan perempuan secara paksa, yang kemungkinan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun negara-negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Oktober lalu dengan suara tipis memilih untuk menolak bahkan mengadakan perdebatan tentang isinya.
Turk, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, telah bersumpah untuk "secara pribadi terus terlibat dengan pihak berwenang Cina" tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dirinci dalam laporan tersebut.
Amnesty mengeluhkan bahwa tindak lanjut terhadap hak Xinjiang kurang....
Namun, Amnesty mengeluhkan bahwa tindak lanjut yang dilakukannya secara publik sejauh ini masih kurang. "Kami membutuhkan pejabat nasional dan internasional, termasuk pejabat hak asasi manusia seperti komisioner tinggi, untuk menggunakan semua tuas yang mereka miliki... untuk mencari perubahan yang berarti dalam kebijakan represif Cina," kata Sarah Brooks, wakil direktur regional Amnesty untuk Cina.
Ia mengatakan bahwa mereka harus "terlibat dalam dialog yang jujur dan berdasarkan bukti dengan pihak berwenang mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan."
Brooks menyoroti bahwa peringatan satu tahun perilisan laporan tersebut jatuh pada minggu yang sama ketika Presiden Cina Xi Jinping melakukan kunjungan mendadak ke ibukota regional Xinjiang, Urumqi, di mana ia menyerukan lebih banyak pembatasan pada "kegiatan keagamaan yang ilegal."
"Peringatan satu tahun laporan (PBB) harus menjadi seruan untuk bertindak," katanya, menekankan perlunya penyelidikan internasional yang independen terhadap pelanggaran di Xinjiang.
"Keluarga mereka yang telah ditahan secara sewenang-wenang, dihilangkan secara paksa, atau dianiaya menginginkan dan berhak mendapatkan jawaban dan pertanggungjawaban, bukan penundaan dan kompromi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika