Majelis Tinggi Demokrat Rapat di Cikeas Bahas Peluang Hengkang dari Koalisi Perubahan
Majelis Tinggi Partai Demokrat akan memilih keluar dari koalisi pengusungan Anies.
REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Partai Demokrat menggelar rapat Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023). Pembahasan utama forum tersebut untuk memutuskan sikap setelah adanya kabar yang Partai Nasdem secara sepihak berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menjelaskan, keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 merupakan kewenangan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Hal tersebut sudah termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Tentu saja harus ada keputusan MTP pula, harus tidak lagi bersama-sama dengan koalisi Perubahan dan Persatuan itu. Itu keputusan dan ranah dari kewenangan MTP Demokrat," ujar Andi sebelum memasuki kediaman SBY, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023).
Saat ini, ia belum dapat memastikan keputusan Partai Demokrat untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun, ia menyinggung Anies Rasyid Baswedan yang sudah mengkhianati partai berlambang bintang mercy itu.
"Orang ini belum jadi presiden sudah meninggalkan kawan lama, kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, bahkan sedang menentukan tanggal harinya, kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba dia kawin dengan orang lain," ujar Andi.
Meski belum menjadi keputusan resmi, ia menilai arah Majelis Tinggi Partai Demokrat akan memilih keluar dari koalisi pengusungan Anies. Sebab, sikap mantan gubernur DKI Jakarta itu bersama Partai Nasdem yang mengambil keputusan sepihak itu jauh dari etika politik yang baik.
"Masak kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu, tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper dengan Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kalau misalnya sudah diputuskan, kita tidak lama bersama-sama, sudah bubar," ujar Andi.
"Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru dalam Pilpres 2024 nanti," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, saat ini belum ada keputusan resmi soal partainya yang berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, ia menghormati sikap Partai Demokrat jika ingin keluar dari koalisi pengusung Anies Rasyid Baswedan.
"Kita nggak tahu apakah ini (Partai Demokrat batal usung Anies) keputusan resmi. Apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili kita belum tahu, tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati," ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.
"Saya hormati, apalagi yang harus saya katakan. Kalian lihat kira-kira model saya ini ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak?" sambungnya.
Surya Paloh tak paham dengan pernyataan Partai Demokrat yang menyebut dirinya tak berkomunikasi dengan partai berlambang bintang mercy itu. Padahal terdapat Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisikan perwakilan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Apalagi hingga saat ini, belum ada keputusan resmi soal benar atau tidaknya Partai Nasdem berkoalisi dengan PKB. Termasuk belum adanya keputusan untuk memasangkan Anies dengan Abdul Muhaimin Iskandar.
"Saya kurang memahami itu, sebagai kakak bagi kalian semuanya, kalian liat suasana, kalian (melihat saya) ada menghindar dari kalian atau tidak, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi, tidak mungkin," ujar Surya Paloh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika