Meradang karena Isu Muhaimin Cawapres Anies, Pengamat: Demokrat Harus Koreksi Diri

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG --  Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan Partai Demokrat harus mengoreksi diri dalam mendukung capres Anies Baswedan.

Najmuddin menyebut kehebohan yang dibuat Demokrat bila ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak digaet menjadi cawapres Anies sudah diprediksi sejak awal. Karena Demokrat mau mendukung Anies secara total hanya  kalau AHY jadi cawapres.

 “Demokrat harus koreksi diri. Apa selama ini full dukung Anies. Mereka hanya ingin mengakomodir kepentingan AHY,” kata Najmuddin, Jumat (1/9/2023).

Lagi pula menurut Najmuddin, Demokrat terlalu cepat meradang ketika wacana Muhaimin jadi cawapres Anies baru sebatas isu. Karena baik Anies maupun tim inti pencapresannya belum mengeluarkan kepastian siapa sosok yang akan jadi cawapres.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun, kata dia, juga belum resmi bergabung dengan Koalisi Perubahan. Sehingga segala kemungkinan ke depan dalam politik Indonesia khususnya terkait pencalonan Anies dan wakilnya masih dapat terjadi.

“Demokrat terlalu cepat bereaksi. Itu hanya akan mengerdilkan partai mereka sendiri di mana Demokrat dinilai tidak matang dalam berpolitik,” ujae Najmuddin.

Najmuddin menyebut perpolitikan Indonesia selama ini selalu berjalan dinamis. Seketika kawan bisa jadi lawan dan sebaliknya lawan bisa saja menjadi kawan. Karena sifat partai-partai politik di Indonesia dinilai Naimmuddin masih sangat pragmatis berjuang untuk kepentingan kelompok saja. 

Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat geram dengan keputusan sepihak Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang menjodohkan capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan dengan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Pasangan Anies-Cak Imin dibuat atas manuver Surya tanpa persetujuan Demokrat sebagai anggota Koalisi Perubahan.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," ucap Sekjen DPP Partai Demokrat anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Kekesalan Demokrat ini langsung ditunjukkan dengan reaksi menurunkan alat peraga kampanye Demokrat yang bermuatan gambar Anies di daerah-daerah. Begitu juga dengan melakukan take down konten berisi Anies di seluruh medsos Demokrat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika