Demokrat Buka Peluang Pindah Koalisi, Termasuk Gabung ke PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Partai Demokrat menggelar rapat Majelis Tinggi yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor. Pembahasan utama forum tersebut adalah untuk memutuskan sikap setelah adanya kabar yang Partai Nasdem secara sepihak berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jika Partai Demokrat memutuskan keluar dari koalisi pengusung Anies Rasyid Baswedan, tentu pihaknya akan membuka kembali ruang komunikasi dengan partai politik lain. Termasuk, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Kita komunikasi, itu kan kita tunggu sampai selesai rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kita membuka komunikasi-komunikasi itu dulu," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng di depan kediaman SBY, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023).

Ia juga masih enggan mengomentari soal peluang Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari calon presiden (capres) yang lain. Sebab, partainya masih harus melaksanakan rapat untuk memutuskan sikapnya terkait keputusan sepihak Partai Nasdem dengan PKB.

"Satu-satu dulu, ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah kita, maka sah-lah Partai Demokrat untuk membuka komunikasi dengan pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024, tapi satu-satu dulu," ujar Andi.

"Setelah itu kemudian ke mana arahnya? Kita lihat komunikasi-komunikasi yang berjalan nantinya," sambungnya.

Dalam menjalin komunikasi dengan partai politik lain, Partai Demokrat mengedepankan etika. Tidak seperti Partai Nasdem dan Anies yang secara sepihak berkomunikasi dengan PKB, lalu mengambil keputusan untuk memasangkannya dengan Abdul Muhaimin Iskandar.

"Jadi politik juga ada etikanya, tidak bisa begitu saja, tiba-tiba, diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain. Lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak, mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Cak imin," ujar Andi.

"Tidak begitu, saya rasa politik juga ada etikanya. Kami pada menegakkan etika itu dengan proper pula, dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat," sambungnya menegaskan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, saat ini belum ada keputusan resmi soal partainya yang berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, ia menghormati sikap Partai Demokrat jika ingin keluar dari koalisi pengusung Anies Rasyid Baswedan.

"Kita nggak tahu apakah ini (Partai Demokrat batal usung Anies) keputusan resmi. Apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili kita belum tahu, tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati," ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

"Saya hormati, apalagi yang harus saya katakan. Kalian lihat kira-kira model saya ini ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak?" sambungnya.

Surya Paloh tak paham dengan pernyataan Partai Demokrat yang menyebut dirinya tak berkomunikasi dengan partai berlambang bintang mercy itu. Padahal terdapat Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisikan perwakilan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Apalagi hingga saat ini, belum ada keputusan resmi soal benar atau tidaknya Partai Nasdem berkoalisi dengan PKB. Termasuk belum adanya keputusan untuk memasangkan Anies dengan Abdul Muhaimin Iskandar. 

"Saya kurang memahami itu, sebagai kakak bagi kalian semuanya, kalian liat suasana, kalian (melihat saya) ada menghindar dari kalian atau tidak, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi, tidak mungkin," ujar Surya Paloh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika