DMI Ciamis Nilai Kontrol Rumah Ibadah akan Kurangi Minat Jamaah ke Masjid

REPUBLIKA.CO.ID, CIAMIS -- Usulan pengontrolan rumah ibadah oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ramai dikritisi banyak pihak. Pengontrolan oleh aparat keamanan dinilai akan membuat aktivitas di masjid menjadi kaku.

Wakil Ketua 2 Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Ciamis Asep Dimyati mengaku telah mengetahui wacana yang disampaikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel beberapa waktu lalu. Meski baru mengetahui secara sekilas, pengontrolan masjid oleh BNPT dinilai tak terlalu urgen.

"Saya pikir masjid itu sudah banyak yang mengurus. Mulai DMI, BKM yang dibentuk Kemenag, BKMM, hingga DKM. Artinya masjid banyak yang mengurus, baik dari internal maupun eksternal," kata dia saat dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (7/9/2023).

Alih-alih menambahkan kontrol dari pihak lain, menurut dia, pelibatan masyarakat sekitar dalam aktivitas di masjid adalah hal yang harus ditingkatkan. Adanya pengontrolan dari pemerintah, khususnya dari aparat, justru akan membuat aktivitas di masjid menjadi kaku.

Asep menambahkan, ketika ada kasus di masjid tertentu, penanganan dan pembinaan harusnya hanya dilakukan di masjid tersebut. Artinya, bukan justru pengontrolan masjid dilakukan di seluruh daerah.

"Kalau di tempat yang sudah kondusif, saya kira tidak perlu, karena yang mengontrol sudah banyak. Jangan karena di satu tempat, semua disamaratakan. Karena, kalau ada pemantauan secara khusus, dikhawatirkan minat jamaah datang ke masjid akan berkurang," kata dia.

Menurut Asep, selama ini DMI, khususnya di Kabupaten Ciamis, selalu melakukan pemantauan terhadap kegiatan rutin di setiap masjid. Apalagi, saat ini DMI sudah hingga ke tingkat desa atau kelurahan.

"Selama ini pun di Ciamis tidak ada kegiatan yang meresahkan atau memprovokasi. Artinya masih aman dan kondusif," ujar.

Adanya usulan dari BNPT itu tentu membuat banyak pihak terkejut. Meski begitu, apabila pengontrolan itu akan dilakukan, harus ada sosialisasi terlebih dahulu.

"Karena setiap program harus ada sosialisasi dan evaluasinya. Jadi kami tak serta merta menolak atau mengiyakan. Itu harus dijelaskan dulu tujuannya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika