Palestina Ajukan Syarat Jelang Perundingan AS-Saudi Bahas Normalisasi Israel
Hal ini termasuk pengalihan sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Otoritas Palestina telah mengajukan persyaratan kepada Amerika Serikat menjelang agenda pembicaraan antara Arab Saudi dan AS, mengenai potensi kesepakatan normalisasi dengan Israel.
Persyaratan dari otoritas Palestina yang disampaikan kepada Asisten Menteri Luar Negeri AS Barbara Leaf di Amman pekan lalu melibatkan perolehan konsesi dari Israel dan jaminan dari Washington dan Riyadh. Ini sebagai imbalan atas keterlibatan otoritas Palestina dalam proses normalisasi.
Hal ini termasuk pengalihan sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki yang saat ini ditandai sebagai Area C dan berada di bawah kendali penuh Israel ke pemerintahan Palestina dan penghentian pertumbuhan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Palestina juga mengupayakan dimulainya kembali dukungan keuangan Saudi, pembukaan kembali konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem, dan dimulainya kembali perundingan yang dipimpin AS antara Israel dan Palestina.
Namun, sebagaimana dilaporkan BBC bahwa para pejabat AS memandang persyaratan tersebut sebagai tindakan yang melampaui batas oleh Otoritas Palestina.
Pemaparan persyaratan tersebut pekan lalu terjadi ketika para pejabat Palestina tiba di Riyadh pada Selasa (5/30/2023) untuk melakukan pembicaraan bilateral dengan para pejabat Saudi. Para pejabat AS berada di Riyadh pada waktu yang hampir bersamaan untuk bertemu dengan rekan-rekan mereka di Saudi mengenai proses normalisasi.
Pembicaraan Saudi-Palestina tampaknya...
Pembicaraan Saudi-Palestina tampaknya merupakan upaya Palestina untuk mempertahankan dukungan Saudi sebelum melakukan pembicaraan dengan Israel. Bahwa Riyadh mempertahankan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi," kata sumber dari pihak Palestina kepada The New Arab, dilansir pada Jumat (8/9/2023).
Diyakini bahwa kepala intelijen Palestina, Majed Faraj dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein Al-Sheikh menghadiri pembicaraan dengan Penasihat Keamanan Nasional Saudi Musaed Al-Aiban. Selain membahas pembentukan negara Palestina merdeka, yang menurut Arab Saudi masih merupakan prasyarat bagi kesepakatan normalisasi Israel, para pejabat Saudi juga telah meminta banyak jaminan dari as.
Hal ini mencakup perjanjian pertahanan, akses terhadap persenjataan yang lebih canggih, dan bantuan program nuklir sipil yang mencakup pengayaan uranium dalam negeri.
Menurut The Times of Israel, para pejabat Israel mengatakan perjanjian pertahanan Saudi-AS adalah masalah utama yang menghambat kemajuan dalam perundingan normalisasi, meskipun ada banyak hambatan lain, dengan Israel menolak keras usulan mengenai rencana program nuklir sipil Riyadh.
Israel sendiri mempunyai kegiatan nuklir yang sudah berlangsung lama dan rahasia serta diyakini memiliki sedikitnya 80 hulu ledak nuklir. Para pejabat AS telah mengadakan banyak pertemuan dengan rekan-rekan mereka di Israel dan Saudi dalam upaya untuk mengamankan perjanjian normalisasi antara kedua negara, yang tidak pernah memiliki hubungan diplomatik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika