Gus Yahya Tegaskan PBNU tidak akan Menjadi Kompetitor di Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak akan menjadi kompetitor dalam kontestasi Pemilu 2024. Ia juga menegaskan PBNU tidak memiliki kedekatan dengan partai politik (parpol) tertentu.

"Seperti sudah sering kali saya sampaikan bahwa NU tidak boleh menjadi kompetitor di dalam dinamika yang ada dan PBNU tidak akan menempatkan diri sebagai pihak di dalam kompetisi yang berlangsung," ujar Gus Yahya di Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Gus Yahya mengatakan PBNU telah menyepakati sejumlah parameter terkait kontestasi pemilu. Pertama, pengurus di lingkungan PBNU boleh membuat artikulasi publik terkait dengan dinamika politik, namun tidak boleh mengatasnamakan lembaga (NU).

Selain itu, pengurus di lingkungan PBNU juga tidak boleh menyimpang dari koridor norma-norma, AD-ART, dan haluan Nahdlatul Ulama. "Kalau mengatasnamakan lembaga itu substansinya harus merupakan hasil rapat atau hasil permusyawaratan. Kalau tidak merupakan hasil permusyawaratan, itu berarti adalah opini pribadi, bukan opini lembaga," kata dia.

Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung proses pemilihan umum yang mengedepankan rasa tenang dan tentram bagi masyarakat. Maka itu, ia mengimbau kepada aktor politik untuk tidak membuat kegaduhan di tengah proses demokrasi.

Di dalam kompetisi politik walaupun persaingannya ketat, kata dia, jangan sampai para aktor politik membuat manuver-manuver yang mengganggu ketentraman, ketenangan, apalagi keselamatan masyarakat. Menurut dia, model pertarungan politik yang kini lazim dilakukan aktor-aktor politik kerap dimulai dari pertarungan di platform internet dengan menyebarkan hoaks dan sebagainya.

"Jangan hanya karena ingin menang lalu meriskir masyarakat menjadi korban dari pertarungan yang berlangsung," kata dia.

Di sisi lain, Ia mengimbau masyarakat untuk menjauhi segala ajakan tidak konstruktif yang dilakukan oleh para aktor politik. Baginya, keselamatan dan ketenteraman bangsa jauh lebih berharga.

"Kebijakan pemerintah kita boleh setuju, boleh tidak setuju tapi yang paling utama bahwa kita, keluarga kita, handai taulan kita harus tetap punya kesempatan untuk hidup dengan tenteram dalam keadaan apapun. Itu yang paling penting," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika