Netanyahu: Palestina tak Berhak Larang Negara Arab Berdamai dengan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, Palestina tidak berhak melarang perjanjian perdamaian negara-negara Arab dengan Israel. Menurut Netanyahu, semakin luas normalisasi diplomatik antara Israel dan dunia Arab akan kian membuka peluang perdamaian Israel-Palestina.

“Lebih banyak perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab akan meningkatkan prospek terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina,” kata Netanyahu dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Jumat (22/9/2023), dikutip Anadolu Agency.

Kendati demikian, Netanyahu menambahkan, hal itu tidak berarti memberikan “hak veto” kepada Palestina atas negara-negara Arab yang membangun normalisasi diplomatik dengan Israel. Pada kesempatan itu, Netanyahu pun menyinggung tentang Abraham Accords, yakni kesepakatan perdamaian Israel dengan Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, dan Maroko yang tercapai pada 2020. “Abraham Accords menandai dimulainya era baru perdamaian,” ucapnya.

Dia kemudian mengutarakan optimisme bahwa Israel dapat menjalin normalisasi diplomatik dengan Arab Saudi. “Saya yakin kami sedang berada di titik puncak terobosan yang lebih dramatis; perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi,” ujar Netanyahu.

Netanyahu memuji mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump karena telah berperan besar dalam menjembatani kesepakatan Abraham Accords. Sementara untuk kepentingan normalisasi dengan Saudi, Netanyahu berharap Israel dapat memperoleh bantuan dari pemerintahan Presiden Joe Biden.

“Saya yakin kami bisa mencapai perdamaian dengan Arab Saudi dengan kepemimpinan Presiden Biden,” katanya.

Baru-baru ini Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) akhirnya buka suara terkait potensi normalisasi diplomatik negaranya dengan Israel. Dia mengakui bahwa hal itu kemungkinan akan terealisasi.

“Semakin hari, kami semakin dekat,” ujarnya saat diminta komentarnya tentang normalisasi Saudi-Israel dalam sebuah wawancara dengan Fox News yang disiarkan Rabu (20/9/2023).

Namun Pangeran MBS belum memberikan penjelasan mendetail tentang hal tersebut. “Kami perlu menyelesaikan bagian itu,” ujarnya saat ditanya tentang apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan normalisasi dengan Israel.

Akui normalisasi Saudi-Israel sulit

Pekan lalu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengakui bahwa saat ini AS sedang mengupayakan normalisasi diplomatik antara Israel dan Arab Saudi. Washington menginginkan Riyadh dan Tel Aviv mencapai perjanjian transformatif. Namun Blinken mengakui proses tersebut belum membahas hal-hal spesifik.

“Bahkan ketika kami sedang mengupayakannya, ini masih merupakan proposisi yang sulit. Hal-hal spesifik dari setiap perjanjian, dalam hal apa yang diinginkan oleh berbagai pihak, merupakan suatu tantangan,” kata Blinken kepada awak media 15 September 2023 lalu, ketika ditanya tentang kemungkinan kesepakatan normalisasi antara Israel dan Saudi, dilaporkan Bloomberg.

Blinken menambahkan, meskipun dia yakin normalisasi diplomatik Israel-Saudi sangat mungkin terjadi, hal itu sama sekali bukan suatu kepastian. “Namun kami percaya bahwa manfaat yang akan diperoleh, jika kami mampu mencapainya, tentu akan sepadan dengan usaha yang kami lakukan,” ucapnya.

Menurut Blinken, pakta Saudi-Israel akan membawa stabilitas yang lebih besar di Timur Tengah. Dia berpendapat, jika kedua negara tersebut secara resmi saling mengakui, gaungnya bakal sangat kuat bagi kawasan.

Kendati demikian, Blinken menegaskan, kesepakatan apa pun yang mungkin terjadi antara Israel dan Saudi tidak akan menjadi pengganti bagi solusi dua negara Israel-Palestina.

Dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat Israel telah berbicara tentang kemungkinan normalisasi hubungan dengan Saudi. Namun Riyadh telah berulang kali menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi sebelum solusi untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina tercapai.

Dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat Israel telah berbicara tentang kemungkinan normalisasi hubungan dengan Saudi. Namun sebelumnya Riyadh telah berulang kali menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi sebelum solusi untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina tercapai.

Saudi pun telah beberapa kali menegaskan bahwa mereka tetap berpegang pada Inisiatif Perdamaian Arab. Artinya pembukaan hubungan resmi dengan Israel hanya akan dilakukan jika mereka telah hengkang dari wilayah yang didudukinya, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Lebanon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika