Anggaran Rp 200 Juta untuk Bangun Toilet SMP di Kota Bogor Dipertanyakan

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pembangunan toilet SMP negeri (SMPN) di Kota Bogor, Jawa Barat, dengan anggaran Rp 200 juta, mendapat sorotan. Pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi, mempertanyakan penentuan anggaran untuk pembangunan toilet tersebut.

Dilansir laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor, pembangunan toilet di SMPN 9 Bogor dan SMPN 17 Bogor dianggarkan masing-masing Rp 200 juta dari APBD Kota Bogor. Proyek tersebut termasuk dalam nontender, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

“Rp 200 juta itu sudah jadi dua ruang kelas baru, bukan hanya untuk pembangunan toilet atau untuk pembangunan toilet di lima sekolah. Bagi saya, anggaran sebesar itu hanya untuk toilet dua sekolah, sangat tidak wajar,” kata Yus kepada Republika, Senin (2/10/2023).

Yus mempertanyakan kebijakan Disdik Kota Bogor dalam menentukan besaran anggaran untuk proyek tersebut. Terlebih, Disdik juga menganggarkan sekitar Rp 34 juta untuk konsultan perencanaan pembangunan toilet di masing-masing SMP tersebut.

Menurut Yus, setelah ada pengajuan proposal dari pihak sekolah, semestinya Disdik melakukan survei terlebih dulu untuk memetakan aspek kelayakan dan besaran dana yang dibutuhkan.

“Kedua, rasionalitas. Ini bukan akan membangun toilet hotel, kantor, atau ruang pertemuan, yang membutuhkan toilet serba luks (mewah) dan dengan tanah yang luas. Ini akan bangun toilet sekolah, sehingga harusnya Disdik merasionalkan program dengan anggaran,” kata Yus.

Ketiga, menurut Yus, terkait empiris. Ia mengatakan, Disdik Kota Bogor tentu sudah berpengalaman dalam urusan menganggarkan sebuah item bangunan di sekolah, sehingga dapat berkaca dari pengalaman.

“Saya khawatirnya di akhir tahun seperti ini penganggaran masuk ke tradisi ‘menghabiskan’ anggaran, sehingga mempunyai potensi untuk disalahgunakan oleh para pejabat dinas yang tidak bertanggung jawab,” kata Yus.

Oleh karena itu, Yus mendorong jajaran Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengecek penggunaan anggaran tersebut. “Syukur-syukur masih bisa diubah. Misalnya, didistribusikan kepada sekolah yang betul-betul membutuhkan anggaran toilet tersebut,” ujar dia.

Penjelasan sekolah

Saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 9 Bogor, Hidayat, mengaku sekolah memang sudah bertahun-tahun mengharapkan adanya toilet yang memadai. Di sekolah dengan luas sekitar 250 meter persegi itu terdapat empat toilet laki-laki di lantai dua, dua toilet laki-laki di lantai bawah, dan lima toilet perempuan di lantai bawah. Adapun saat ini terdata ada 984 siswa yang bersekolah di SMPN 9.

“Idealnya kan dua kelas satu toilet. Laki-laki perempuan terpisah. Dulu saya buat di mushala, ikhtiar guru-guru menyumbang, ada tiga, tapi enggak bisa buat buang air besar (BAB). Nah, kalau yang sekarang dibangun dari Disdik,” kata Hidayat.

Soal anggaran pembangunan, Hidayat mengatakan, ditentukan Disdik. Menurut dia, pihak sekolah hanya mengajukan perbaikan toilet atau kamar mandi ke Disdik Kota Bogor. “Yang menentukan besarannya itu Disdik. Kami mengajukan kamar mandi saja, perbaikan. Kan sekolah mah boro-boro, enggak punya ahli itunya (untuk menentukan anggaran),” kata dia.

Menurut Hidayat, toilet yang dibangun Disdik Kota Bogor saat ini memiliki kualitas jauh lebih bagus dari yang sudah ada. Toilet baru itu dibangun di lahan kosong di belakang kelas. Dari informasi yang diterima Republika, akan ada lima toilet dengan tiga toilet jongkok, satu toilet duduk, tiga urinoar, dan tiga wastafel.

Hidayat mengaku sempat menilai anggaran Rp 200 juta dapat digunakan untuk membangun sekitar sepuluh toilet baru. Namun, ketika melihat toilet baru yang dibangun Disdik, ia memercayai anggaran yang disediakan terbilang pantas.

“Kata saya teh (pas pertama lihat anggaran), kalau harga segini, saya bisa bikin sepuluh kamar mandi. Tapi, begitu dilihat (pembangunannya), oh pakai bata, dicor, besinya juga besar-besar, pantas kata saya teh. Begitu kira-kira, saya enggak mengada-ada,” ujar Hidayat.

Hidayat berharap pembangunan toilet baru ini bisa cepat selesai, sehingga dapat segera dimanfaatkan para siswanya. “Saya terima kasih ke pihak yang mau membantu karena kan tidak boleh di Biaya Operasional Sekolah (BOS) itu membangun untuk memperbaiki, renovasi. Itu hanya operasional saja,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika