Dana Gila-gilaan Digelontorkan Israel untuk Usir Warga Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Dana Nasional Yahudi (JNF) telah mengalokasikan empat juta shekel atau 1 juta dolar AS selama dua tahun terakhir, untuk mendukung pemukim muda Israel mendirikan pemukiman ilegal dengan mengusir warga Palestina di Tepi Barat. Dana tersebut semula ditujukan untuk pelatihan kejuruan dan pengembangan keterampilan bagi para pemukim muda Israel yang tinggal di pemukiman liar. Namun dana itu dialihkan ke organisasi yang mendorong pendirian pemukiman ilegal.

Di antara organisasi-organisasi yang mendapat manfaat dari proyek ini adalah salah satu organisasi yang dikenal sebagai ‘Kembalinya Zion ke Tanahnya’. Organisasi ini telah menerima total setengah juta shekel di masa lalu dan diperkirakan akan menerima tambahan 1,75 juta shekel pada akhir tahun ini.

Berdasarkan hukum internasional, permukiman yang dibangun oleh pemukim Israel adalah ilegal.  Namun Israel membedakan keduanya. Para menteri dan pemukim menyerukan agar pemukiman liar dilegalkan.

JNF menolak memberikan rincian mengenai alokasi dana tersebut. Namun, berdasarkan unggahan di media sosial, JNF tampaknya merekrut relawan untuk melakukan aktivitas di pemukiman liar yang disebut sebagai ‘Moshe Farm' atau 'Pertanian Moshe'.

Aktivis sayap kiri, Eitay Mack bekerja sama dengan pengacara hak asasi manusia, mengirim surat ke Uni Eropa pada Desember. Surat itu mendesak agar Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Moshe Sharvit dengan tuduhan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina.

Para aktivis ini merinci taktik-taktik yang dilakukan Moshe, termasuk melemparkan batu ke arah warga Palestina dan ternak mereka. Moshe juga dengan sengaja menggiring ternak dan ladang pertanian mereka, mengerahkan anjing untuk menyerang warga Palestina dan ternak mereka, serta melakukan kekerasan fisik terhadap hewan dengan menggunakan pentungan dan cambuk.

Selain itu, Haaretz mengungkapkan bahwa organisasi Israel, Artzenu, mendorong sukarelawan untuk bergabung dengan organisasi pertanian ilegal itu. Mereka memulai operasi pertanian lainnya dengan dukungan dari JNF, termasuk memberikan perawatan bagi geng pemukim Yahudi radikal yang dikenal sebagai “Hilltop Youths”, yang didukung oleh pemerintah Israel.

Selama dekade terakhir, peternakan penggembala Israel, yang terletak di cagar alam atau tanah milik pribadi warga Palestina, telah berkembang menjadi pemukiman liar yang paling umum di Tepi Barat. Lembaga non profit Israel, Peace Now, pada Agustus mengungkapkan, pemerintah sayap kanan Israel telah mencetak rekor sepanjang tahun ini dalam hal persetujuan pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat dan melegitimasi pemukiman liar.

Peace Now menyatakan, dalam tujuh bulan pertama tahun ini, jumlah pemukiman ilegal yang telah diberikan status hukum lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi setelah otoritas pendudukan mengumumkan niat mereka untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan pemukiman pada Juni. Termasuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, untuk memperluas pemukiman ilegal.

“Proyek ini beroperasi di wilayah sosial dan geografis serta pertanian di seluruh negeri.  Proyek ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk kembali ke kehidupan yang bermakna dan berintegrasi kembali ke dalam kerangka arus utama," JNF mengatakan kepada Haaretz, Ahad (1/10/2023).

JNF mengatakan, proyek pendanaan ini merupakan bagian dari program pendidikan untuk generasi muda yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah.  Dalam program ini, mereka mendapat pendidikan Zionis dan perhatian pribadi, serta pelatihan kerja.  Mereka memperoleh keterampilan hidup dan pekerjaan dasar, dan didorong untuk bertugas di militer atau dalam kerangka dinas nasional.

"Sejauh ini banyak generasi muda yang telah mendapatkan manfaat dari proyek ini, karena mereka dapat berintegrasi secara optimal ke dalam masyarakat," ujar JNF.

Sekitar 700.000 pemukim tinggal di 164 pemukiman ilegal dan 116 pemukiman liar di wilayah pendudukan Tepi Barat. PBB menganggap semua aktivitas pemukiman Israel ilegal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika