Jokowi Siapkan Insentif Bagi ASN yang Pindah ke IKN

Selain rumah dinas, ASN juga akan dapat pindah keluarga dan tunjangan kemahalan.

Republika/Edwin Dwi Putranto
Rakornas Korpri: Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Negeri (KORPRI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/2).
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Fuji Pratiwi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan insentif dan berbagai fasilitas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Selain diberikan rumah dinas, pemerintah juga menyiapkan biaya pindah untuk keluarga ASN serta tunjangan kemahalan.

Baca Juga


Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di pembukaan rapat kerja nasional Korpri di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Untuk memulainya di sana perlu yang namanya ASN pindah, ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif, kalau ga ada ini alot pasti, tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, diberikan rumah tapak, maupun apartemen, biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak, ada tunjangan kemahalan. Dan fasilitas-fasilitas lainnya," ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan, membutuhkan jiwa pelopor untuk memulai pemindahan ke IKN. Menurutnya, pada zaman dahulu penempatan ASN ke luar Pulau Jawa masih bisa dilakukan dengan mudah. Namun kini dinilainya semakin rumit.

"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi keliatannya kok agak rumit? Tapi kalau sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah moga-moga semuanya selesai," ucapnya.

 

Jokowi sendiri mengaku mendengar masih ada ASN yang tidak senang terkait pemindahan ASN ke IKN. Namun ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 17 ribu pulau selain Pulau Jawa.

Di Jawa sendiri telah dihuni oleh 56 persen dari 278 juta penduduk Indonesia. Sehingga daya dukung di Pulau Jawa kini semakin sudah tidak memadai.

"PDB ekonomi, 58 persen itu ada di Jawa, perputaran uang, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa, yang pulau yang lain yang 17 ribu kurang satu tadi dapat apa?" ujarnya.

Karena itu, Jokowi menekankan perlunya dibangun Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris. Pemerataan perlu dilakukan agar beban tak hanya ada di Jawa. Sebab selama ini Pulau Jawa dan khususnya Jakarta telah menghadapi berbagai kompleks permasalahan akibat padatnya penduduk.

"Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta. Begitu sangat padatnya, sangat kompleks permasalahannya karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini, semua ada di Jakarta. Sehingga perlu digeser agar Indonesia sentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara," jelas Jokowi.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler