Pengamat Sebut Peluang Jokowi Pimpin PDIP Terhalang Tradisi tak Tertulis

Anak biologis Soekarno memimpin di PDIP, anak ideologis Soekarno memimpin pemerintah.

Dok Republika
Momen keakraban Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakernas III PDIP yang diunggah Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Rep: Wahyu Suryana Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ari Nurcahyo menyebut Jokowi tidak mudah menjadi Ketua Umum PDIP karena ada tradisi tidak tertulis. Menurutnya, posisi Jokowi di PDIP berbeda dengan anaknya Kaesang Pangarep di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Ari, kesepakatan tidak tertulis kepemimpinan partai diberikan ke anak-anak biologis Bung Karno perlu dihormati. Ia menilai, setelah Megawati, kemungkinan terbesar Puan Maharani atau Prananda Prabowo yang akan memimpin partai berlambang banteng moncong putih.

Baca Juga



Sedangkan, kepemimpinan pemerintahan diberikan ke anak-anak ideologis Bung Karno seperti yang selama ini diterapkan PDIP. Tradisi tidak tertulis itu sekaligus memberikan tempat bagi Megawati selama ini.

"Jadi, anak-anak biologis Bung Karno di kepemimpinan partai, anak-anak ideologis Bung Karno di kepemimpinan pemerintahan," kata Ari, Jumat (6/10/2023).

Ari menuturkan, tradisi tidak tertulis yang mampu terjaga itu turut menjadi bukti kepiawaian politik Megawati. Menurut dia, Mega mampu membawa PDIP sejak 1999 sampai hari ini, membawa Jokowi dan kemajuan lainnya.

Menurut Ari, Megawati telah memberikan keteladanan politik selama memimpin PDIP. Salah satunya dengan rendah hati mendorong Joko Widodo pada 2014 sekalipun bisa saja menunjuk dirinya sendiri untuk maju.

Apalagi, pada Pilpres 2014, sosok-sosok yang maju di kontestasi pilpres sebagai capres dan cawapres masih orang-orang lama. Tapi, menurut Ari, kenegarawanan Megawati membuatnya memilih mendorong Jokowi untuk maju sebagai capres.

"Sekarang, dia menunjuk Mas Ganjar, bukan yang selama ini dikhawatirkan menunjuk Mba Puan, memang Bu Mega ini ketokohannya dan kenegarawanannya perlu mendapat apresiasi," ujar Ari.

Direktur Eksekutif Para Syndicate itu menambahkan, Megawati mampu mengelola semacam tradisi tidak tertulis pembagian kepemimpinan partai dan kepemimpinan pemerintah. Bahkan, menjadi kebiasaan politik PDIP.

"Ranah internal partai memang untuk garis biologis, sedangkan garis ideologis setelah Pak Jokowi ada Mas Ganjar, siapa lagi, buat saya pembagian itu fair saja," kata Ari.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler