Jokowi Minta Beras Bulog Segera Dilepas ke Pasar
Presiden minta sebaiknya stok beras tidak di gudang Bulog, tapi dilepas ke pasar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar stok beras di gudang Perum Bulog segera dilepas ke pasar guna mengendalikan harga yang terus merangkak naik di pasar.
Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, menjelaskan, Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada jajaran agar mendistribusikan beras komersial dari gudang Bulog ke para penggiling padi yang selanjutnya digelontirkan ke pasar agar pasokan melimpah.
"Dibeli saja untuk stabilisasi, dibelilah sama teman-teman komersial, teman-teman penggiling padi supaya mempercepat distribusi beras. Jadi Pak Presiden sampaikan sebaiknya stoknya itu tidak di gudang Bulog, tapi dilepas ke pasar secepatnya," kata dia.
Sebelum usul tersebut, pemerintah telah menyalurkan beras operasi pasar dengan bantuan pangan dan juga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Sekarang tambahin lagi penggiling padi karena penggiling padinya GKP (Gabah Kering Panen) cuma 20 sampai 30 persen jadi dia enggak bisa produksi dan ini akan terus ya," ujar Arief.
Opsi yang sedang dikaji pemerintah, kata Arief, yakni penggiling padi bisa mengemas ulang (repackaging) beras komersial tersebut untuk dijual ke pasar. Pemerintah juga akan mencari titik keseimbangan harga agar beras yang dilepas oleh penggiling padi ke pasar ini tidak mahal.
"Enggak terlalu mahal lah dibandingkan dengan harga gabah yang hari ini Rp 7.300 (per kilogram/kg) sampai dengan Rp 7.800 (per kg) ya kan itu berasnya jadinya Rp 13 ribu- Rp 14 ribu (per kg), ya kita nanti cari nanti angkanya dekat-dekat Rp 11.500, Rp 11.600," kata dia.
Selain membanjiri pasar dengan pasokan beras, pemerintah juga akan menambah pengadaan beras sebanyak 1,5 juta ton untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga. Pengadaan beras sebanyak 1,5 juta ton itu, di antaranya, dilakukan dengan impor dari Vietnam, Thailand, dan Kamboja.
Di samping itu, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan produksi beras dalam negeri pada musim panen di November 2023 mendatang.