Giliran Cina Pimpin DK PBB, Mampukah Hentikan Genosida Gaza dan Seret Israel?

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan bahwa selama Cina memimpin Dewan Keamanan (DK) PBB pada November 2023, negaranya akan menjadikan masalah di Gaza sebagai prioritas, salah satunya adalah segera menghentikan pembantaian.

"Situasi di Gaza menjadi agenda utama Dewan Keamanan bulan ini. Prioritas mendesak adalah menghentikan pertempuran, menghindari lebih banyak korban sipil, mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar dan mencegah meluasnya konflik," kata Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Cina pada Kamis (3/11/2023).

DK PBB memiliki lima anggota tetap dengan hak veto: Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, dan Prancis. Sementara 10 negara anggota tidak tetap DK PBB dipilih untuk masa jabatan selama dua tahun, dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Setiap bulannya baik negara anggota tetap maupun tidak tetap, memegang kepresidenan DK PBB secara bergilir menurut abjad. Per 1 November, Cina menjadi presiden bergilir DK PBB setelah presiden DK PBB pada Oktober adalah Brazil.

"Selama masa jabatan kepresidenannya yang bergilir, Cina akan menyuarakan seruan komunitas internasional dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama negara-negara Arab untuk menegakkan keadilan, membangun konsensus, dan menggalang tindakan yang tepat waktu di Dewan Keamanan untuk meredakan konflik," kata Wang.

Sejumlah hal yang diagendakan Cina saat masa kepemimpinannya adalah melindungi warga sipil, mengatasi masalah kemanusiaan dan memulihkan proses perdamaian, serta berupaya membawa permasalahan Palestina kembali ke solusi dua negara.

"DK PBB juga akan meninjau isu-isu penting di kawasan seperti Suriah, Yaman, Afrika Tengah dan Somalia. Cina telah mengusulkan debat terbuka di Dewan Keamanan mengenai upaya menjaga perdamaian melalui pembangunan bersama," ungkap Wang.

Cina, menurut Wang Wenbin berkomitmen kepada sistem internasional dengan PBB sebagai intinya, tatanan internasional yang didukung hukum internasional, dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional berdasarkan tujuan dan prinsip Piagam PBB.

"Dewan Keamanan memikul tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Cina akan mencari cara untuk memungkinkan Dewan Keamanan berorientasi pada tindakan, meningkatkan solidaritas dan kerja sama serta meningkatkan otoritas dan efisiensi sehingga dapat memenuhi tugas yang diamanatkan oleh Piagam PBB," kata Wang Wenbin.

Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun, pada Rabu (1/11/2023) mengatakan masa kepemimpinannya akan berpusat pada perdamaian dan keamanan. Ia menambahkan bahwa akar penyebab konflik perlu dikaji. Kepemimpinan Cina juga akan berfokus pada kondisi di Afghanistan dan situasi di Ukraina. Tujuan terbesarnya, kata Zhang, adalah mendapatkan konsensus mengenai gencatan senjata di Gaza.

Sejak serangan 7 Oktober 2023 di Gaza, Dewan Keamanan PBB gagal menghasilkan resolusi mengenai krisis Israel-Palestina. Ada empat rancangan resolusi yang diajukan, tetapi gagal diadopsi karena veto sejumlah anggota tetapnya, yang terdiri dari AS, Prancis, Inggris, Cina, dan Rusia.

Rancangan resolusi yang diusulkan AS mengenai "jeda kemanusiaan" gagal disahkan karena diveto Cina dan Rusia, sedangkan rancangan Rusia tentang "gencatan senjata kemanusiaan" tidak dapat diadopsi karena kurang didukung mayoritas anggota.

Resolusi yang diajukan Rusia tentang gencatan senjata itu hanya mendapatkan empat suara mendukung, dua negara menolak, dan sembilan abstain. Inggris dan AS memveto rancangan usulan Rusia tersebut.

Militer Israel telah memperluas serangan udara dan darat di Jalur Gaza, yang menjadi pusat konflik antara Israel dan kelompok Hamas Palestina. Lebih dari 10.300 korban telah tewas dalam konflik tersebut, termasuk 8.796 warga Palestina dan lebih dari 1.538 warga Israel. Selain itu, pasokan bahan pokok bagi 2,3 juta penduduk Gaza semakin menipis karena blokade Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika