Deretan Pembantu Netanyahu di Kabinet yang Mendukung Genosida Terhadap Warga Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Pada Desember 2022, Benjamin Netanyahu kembali naik ke tampuk kekuasaan dalam pemerintahan Israel. Kali ini, Netanyahu menggandeng partai-partai sayap kanan garis keras untuk membentuk koalisi pemerintah. Pemerintahan Netanyahu kali ini dianggap sebagai pemerintahan sayap kanan paling ekstrem dalam sejarah Israel.

Ketika membentuk kabinet, Netanyahu menempatkan tokoh-tokoh ekstremis pro-pemukim Yahudi. Hal ini menyebabkan para pemukim ilegal Yahudi seperti mendapatkan angin segar untuk memperluas permukiman dan menindas warga Palestina. Ada beberapa menteri kabinet Netanyahu yang menjadi biang kerok atas meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Jajaran menteri biang kerok tersebut antara lain Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich yang bernaung di bawah Kementerian Pertahanan. Dilansir Times of Israel, posisi Smotrich di Kementerian Pertahanan akan memberinya wewenang atas urusan sipil di Tepi Barat, termasuk pembangunan permukiman.

Sebagai pendukung setia pemukiman, Smotrich telah mendesak untuk memperluas kedaulatan Israel atas Tepi Barat, sejalan dengan ideologi agama dan keamanan yang berpusat pada mempertahankan kendali Yahudi atas Tanah Israel yang disebutkan dalam kitab suci mereka.

Kemudian ada Menteri Misi Nasional, Orit Strock. Kementerian yang baru dibentuk ini akan memiliki sejumlah kekuasaan atas permukiman di Tepi Barat, dinas nasional, dan akademi pra-militer. Menteri ini juga akan memisahkan departemen-departemen dari kementerian lain yang menangani identitas Yahudi dan budaya Yahudi, dengan seorang pejabat kementerian juga bertugas sebagai anggota panel perencanaan nasional dan lokal.

Netanyahu menunjuk Meir Porush sebagai menteri Yerusalem, tradisi dan Gunung Meron. Kementerian tersebut diubah namanya dari Kementerian Yerusalem dan Warisan, dengan kesepakatan koalisi yang menyatakan bahwa kementerian tersebut sekarang akan fokus pada penguatan tradisi Yahudi, memperdalam pengetahuan dan hubungan seluruh bagian masyarakat Israel dengan tradisi dan memajukan proyek-proyek terkait. Porush sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri perumahan dan pendidikan.

Tokoh politisi yang paling kontroversial, Itamar Ben-Gvir juga bergabung dalam jajaran kabinet Netanyahu sebagai menteri keamanan nasional. Kementerian Keamanan Nasional yang baru dibentuk memiliki kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas Kepolisian Israel.

Kesepakatan koalisi partai Ben-Gvir dengan Likud juga memberinya wewenang untuk mengambil alih pengawasan langsung seluruh Polisi Perbatasan, termasuk unit-unit di Tepi Barat yang saat ini berada di bawah wewenang Kementerian Pertahanan.

Koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu telah menyebabkan peningkatan kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat. Pada Agustus 2023, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, kasus yang melibatkan pemukim Israel di wilayah pendudukan Palestina tahun ini meningkat cukup tajam, yakni sebesar 39 persen. Dalam enam bulan terakhir, PBB mendokumentasikan 591 kasus.

"Itu rata-rata 99 insiden setiap bulan dan meningkat 39 persen dibandingkan dengan rata-rata bulanan sepanjang tahun 2022, yaitu 71 (kasus)," kata Juru Bicara OCHA Jens Laerke, dilansir Anadolu Agency.

Laerke  mengungkapkan, jumlah kasus kekerasan yang dilakukan pemukim Israel pada 2022 sebenarnya menjadi paling tertinggi sejak OCHA mulai melakukan pencatatan pada 2006. Laerke mengatakan, dalam dua tahun terakhir, setidaknya 399 warga Palestina terpaksa mengungsi akibat kekerasan pemukim.

Para pemukim menargetkan tujuh komunitas yang terlibat dalam penggembalaan melintasi wilayah Palestina yang diduduki. Laerke menyebut, tiga dari tujuh komunitas tersebut, yakni Al Baqa’a, Khirbet Bir al’Idd, dan Wedadiye, telah benar-benar dikosongkan karena kekerasan. Sementara komunitas lainnya hanya memiliki beberapa keluarga tersisa.

Banyak komunitas di seluruh Tepi Barat berada di bawah ancaman pemindahan paksa sebagai akibat dari lingkungan pemaksaan yang diciptakan oleh penghancuran, aktivitas permukiman, dan praktik berbahaya lainnya. "Permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional. Mereka memperdalam kebutuhan kemanusiaan karena dampaknya terhadap mata pencaharian, ketahanan pangan, dan akses ke layanan penting," kata Laerke.

Ben-Gvir mendorong percepatan aneksasi wilayah Tepi Barat secara keseluruhan. Dia mengklaim bahwa Tepi Barat merupakan bagian dari Israel.

“Kedaulatan harus diterapkan di wilayah Yudea dan Samaria (nama yang digunakan Israel untuk merujuk Tepi Barat). Ini adalah tanah kita,” kata Ben-Gvir saat berbicara dengan Israel Army Radio, dikutip laman Days of Palestine.

Pada kesempatan itu, Ben-Gvir menyerukan agar pergerakan warga Palestina di Tepi Barat dibatasi. “Hak pemukim Israel untuk hidup mendahului hak orang Palestina untuk bergerak,” ujarnya.

Pada 27 Juli 2023 lalu, Ben-Gvir memimpin ratusan pemukim Yahudi Israel menggeruduk kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Para pemukim masuk melalui Gerbang Maghrebi, kemudian melakukan doa atau ritual Talmud di bawah penjagaan pasukan keamanan Israel.

“Tempat ini penting bagi kita dan kita harus kembali ke sana dan membuktikan kedaulatan kita. Persatuan bangsa Israel itu penting,” ujar Ben-Gvir dalam sebuah pesan video.

Aksi Ben-Gvir dan ratusan pemukim Yahudi Israel tersebut dikecam negara-negara Muslim, termasuk oleh Indonesia. Sejak pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilantik pada Desember 2022, Ben-Gvir, yang dikenal sebagai tokoh sayap kanan dan anti-Arab, telah tiga kali memasuki kompleks Al-Aqsa.

Dua kunjungan sebelumnya terjadi pada Januari dan Mei lalu. Kedatangan Ben-Gvir ke kompleks Al-Aqsa selalu dikecam oleh negara-negara Arab dan Muslim karena dianggap provokatif serta mengabaikan kesucian situs Islam tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika