Legislator Minta Turunnya Biaya Haji tak Kurangi Fasilitas Layanan Jamaah

"Yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan pengajuan dari pemerintah Rp 105 juta menjadi Rp 93.410.000, tidak mengurangi pelayanan, tidak mengurangi terkait dengan ramah lansia. Ini catatan-catatan karena terus terang 2023 kemarin itu, terus terang tidak ramah lansia. Ini kami mohon kurang lah, sangat menjadi satu catatan dari kami," kata Abdul, dikutip Kamis. 

 

Selain itu, ia juga menyoroti beberapa hal yang patut dijadikan evaluasi ke depannya. Diantaranya mengenai persoalan pemondokan selama pelaksanaan haji. Komisi VIII DPR RI meminta agar kualitas yang diberikan tak jauh dari penyelenggaraan haji di 2023.

 

"Yang selanjutnya kaitannya dengan pemondokan saya mohon untuk kualitasnya, saya mohon juga tidak jauh dari yang kemarin. Saya lihat angka-angka yang diberikan, harga yang disampaikan pada kami, saya kira kalau kami hitung rata-rata masih sesuai dengan yang kita putuskan," ujar dia.

 

Kemudian, tak kalah penting mengenai katering yang diperoleh jamaah haji. Dia mengingatkan soal syarikah atau perusahaan yang memiliki izin operasional di lapangan supaya memaksimalkan pekerjaan dan tidak melanjutkan dengan katering yang tidak melaksanakan tugas dengan baik pada 2023.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta pemerintah memastikan tak ada kejadian serupa di Mina seperti yang terjadi tahun lalu. Seperti persoalan mengenai kamar kecil yang tidak memadai, pelayanan kesehatan, hingga air limbah yang banjir ke tempat perkemahan para jamaah.

 

"Kami mohon koreksinya terutama catatan kami adalah yang di Mina, yaitu terjadi kamar kecil yang tidak ada air itu harus ada koreksi, termasuk pelayanan kesehatan di Mina juga perlu ada peningkatan. Saya lihat kemarin secara langsung pada waktu itu banyak kamar kecil yang tidak bisa dipakai atau hanya separuh yang bisa terpakai. Saya kasihan antrian ibu-ibu yang panjang tahu-tahu nggak ada air. Bahkan, adanya banjir air limbah yang mengotori di kemah para jamaah," katanya.