Irlandia akan Dukung Resolusi DK PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Irlandia pada Jumat (8/12/2023) mengumumkan bahwa mereka akan ikut mensponsori resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mendesak gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, lapor Anadolu.

Resolusi tersebut akan menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera, perlindungan warga sipil, dan kepatuhan terhadap hukum internasional, pembebasan sandera secepatnya dan tanpa syarat, dan akses kemanusiaan yang mendesak, kata Menteri Luar Negeri Irlandia Micheal Martin pada media sosial X.

“Dewan Keamanan PBB harus bertindak,” tegasnya.

Menurut jadwal kegiatan yang dirilis PBB di situs webnya, Dewan Keamanan dijadwalkan melakukan pertemuan untuk membahas situasi di Timur Tengah, termasuk masalah di Palestina pada Jumat pukul 09.00 pagi waktu New York atau Jumat malam ini WIB.

Pertemuan itu digelar setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengirimkan surat tertanggal 6 Desember kepada Dewan Keamanan untuk segera bertindak menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza, dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera.

Pada 15 November 2023, Dewan Keamanan PBB telah menghasilkan satu resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza. Resolusi itu adalah pertama kalinya sejak perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023.

Resolusi tersebut diusulkan oleh Malta dan didukung oleh 12 negara anggota Dewan Keamanan. Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia abstain dalam pemungutan suara.

Israel melanjutkan serangan militernya di Jalur Gaza pada 1 Desember setelah jeda kemanusiaan sepekan dengan kelompok Palestina, Hamas berakhir.

Setidaknya 17.177 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 46.000 lainnya terluka dalam serangan udara dan darat Israel di wilayah kantong tersebut sejak 7 Oktober.

“Setidaknya 290 staf medis tewas, 102 ambulans hancur, dan 160 pusat layanan kesehatan menjadi sasaran serangan Israel, sementara 20 rumah sakit dan 46 pusat kesehatan utama tidak dapat beroperasi,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza, Ashraf Al Qudra, pada Kamis, dilansir Anadolu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika