Anies Ingatkan Kasus Tewasnya Pendukung Prabowo di Pemilu 2019
Anies menyebut kepergian Harun masih belum ada kejelasan sampai hari ini.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan, mendapatkan kesempatan pertama menyampaikan visi misi di debat capres. Pada kesempatan itu, Anies mengingatkan kasus pendukung Prabowo di 2019 yang kasusnya tidak jelas.
"Hadir bersama saya, ayah dari Harun Al Rasyid, anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan saat itu," kata Anies, Selasa (12/12/2023).
Ia mengingatkan, kasus kepergian Harun masih belum ada kejelasan sampai hari ini. Hal ini jadi salah satu teguran Anies tentang penegakan hukum di Indonesia yang selama ini masih tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah.
"Apa yang terjadi, dia tewas sampai hari ini tidak ada kejelasan, apakah ini akan dibiarkan, tidak, ini harus diubah," ujar Anies.
Anies turut mengangkat contoh lain peristiwa yang dialami ibu rumah tangga bernama Mega Suryani Dewi. Yang mana, mengalami kekerasan rumah tangga, lalu lapor kepada negara tapi didiamkan tanpa ada kejelasan.
Maka itu, Anies menekankan, mereka mendedikasikan diri hadir membawa komitmen menegakkan hukum dari atas sampai bawah. Mengembalikan hukum kepada siapa saja, menempatkan hukum kepada tempat yang paling tinggi.
"Ketentuan itu berlaku kepada semua orang, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, ketika menyangkut urusan TNI/Polri," kata Anies.
Debat pertama capres berlangsung Selasa (12/12/2023) malam. Debat ini mengangkat tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Debat melibatkan 11 panelis.
Agus Riwanto-UNS, Taufan Damanik-Komnas HAM, Al Makin-UIN Suka, Bayu Dwi-Univ Jember, Gun Gun Heryanto-UIN Jakarta, Khairul Fahmi-Unand, Lita Testa-Undip, Dwi Harijanti-Unpad, Wawan Mas'udi-UGM, dan Rudi Rohi-Undana.
Setelah ini, debat kedua akan digelar pada 22 Desember 2024. Mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur serta isu perkotaan.